Sebab selama ini, ULMWP selalu digunakan Benny Wenda sebagai pimpinan organisasi untuk melepas Papua dari Indonesia. Padahal Indonesia memiliki kedaulatan penuh atas Papua.
Begitu dikatakan pakar hubungan internasional Universitas Padjadjaran, Teuku Rezasyah dalam webinar Moya Institute bertema "Upaya Benny Wenda Kandas di KTT Melanesian Spearhead Group (MSG)", Jumat (22/9).
“Benny selalu menarik simpati dunia dengan membawa-bawa Papua. Tokoh ini dapat dikatakan seorang
lobbyist karena berupaya mendatangkan dunia akan permasalahan yang dia hadapi,” kata Teuku Rezasyah.
Sementara itu, Ketua Badan Musyawarah Papua, Willem Frans Ansanay menilai manuver Benny Wenda di dunia internasional selama ini sangat mengganggu bagi NKRI.
“Sebagai putra daerah Papua, saya masih berkeyakinan kedaulatan NKRI akan tetap utuh dan Benny akan mengalami banyak kesulitan,” kata Willem.
Masih dalam webinar yang sama, pemerhati isu-isu strategis dan global Prof Imron Cotan mengatakan, MSG tidak menerima ULMWP karena bukan entitas politik negara berdaulat.
Dikatakan negara berdaulat jika memiliki wilayah, pemerintahan yang berdaulat, serta rakyat dan mampu menjalin hubungan internasional dengan negara lain.
"ULMWP sama sekali tidak memenuhi syarat-syarat itu,” tegas mantan Dubes RI untuk China ini.
Dalam diskusi tersebut, narasumber lain yang turut hadir adalah politikus reformasi, Mahfudz Siddiq; dan Direktur Eksekutif Moya Institute, Hery Sucipto.
BERITA TERKAIT: