Dia mengatakan saluran komunikasi antara rakyat dengan wakilnya saat ini tertutup. Menurutnya putus hubungan antara masyarakat dengan sistem keterwakilannya membuat publik hampir tidak memiliki saluran formal dengan wakilnya.
Hal itu akibat tumbuh suburnya oligarki dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita, di mana kepentingan rakyat akhirnya tergadai oleh kepentingan segelintir elite.
“Negara lemah dan dimanfaatkan oleh oligarki. Oligarki memanfaatkan institusi resmi negara untuk meraup keuntungan mereka sendiri," ujar Bivitri
Meskipun saluran komunikasi banyak, namun saat ini saluran tersebut tertutup. Hal itu yang menjadi sebuah anomali bagi negara demokrasi seperti Indonesia sekarang.
“Secara teori sih ada, tapi secara fakta didengar atau tidak suara warga tersebut? Demokrasi yang biasanya kita lihat adalah demokrasi yang hanya terlihat sisi besarnya,” ungkap dia.
“Tak heran jika kemudian muncul saluran alternatif seperti turun ke jalan, gelar forum warga dan sebagainya,” paparnya.
Namun sayangnya saluran alternatif itu akhirnya tertutup akibat banyak pasal-pasal hukum yang sekarang digunakan untuk menekan aktivitas atau forum warga.
“Kekuasaan wataknya adalah mempertahankan kemudian memperluas, caranya adalah dengan menggunakan kekuasaan itu sendiri. Harusnya ada koridor yang dibuat dalam demokrasi itu sendiri, dan saat ini itu semua dihancurkan. Fungsi kontrol saat ini dimatikan juga oleh kekuasaan,” tandasnya.
BERITA TERKAIT: