Hal ini dibongkar sosok yang akrab disapa AHY itu dalam jumpa pers di markas Partai Demokrat, Jalan Proklamasi, Jakarta Pusat, Jumat (11/8). AHY mengungkap pembicaraan dengan Jokowi dilakukan di Istana Bogor secara tertutup.
"Yang kami lakukan di awal dulu, ketika saya menjelaskan kepada beliau dan beliau juga mengatakan bahwa ya beliau tidak tahu apa-apa ketika itu," kata AHY.
Mantan perwira militer itu menegaskan tetap menghormati hak prerogatif presiden. AHY menahan diri tidak mencampuri urusan Jokowi dengan mendorong pencopotan Moeldoko.
"Kita juga nggak ingin mengutak-atik hak prerogatif presiden, tapi rakyat bicara, tapi kami tidak ingin terganggu dengan apapun itu kami ingin fokus bahwa ini masalahnya ada kedaulatan partai yang ingin dirampas begitu saja," tegas AHY.
Namun AHY bersyukur karena Mahkamah Agung (MA) yang menolak gugatan Peninjauan Kembali atau PK Moeldoko terkait Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) tentang kepengurusan Partai Demokrat.
Perkara nomor 128 PK/TUN/2023 ini diadili oleh Ketua Majelis Yosran, Anggota Majelis 1 Lulik Tri Cahyaningrum, Anggota Majelis 2 Cerah Bangun. Selain itu, ada panitera pengganti yakni Adi Irawan.
BERITA TERKAIT: