Penegasan itu disampaikan anggota Fraksi Partai Demokrat, Santoso yang datang langsung menemui demonstran. Kepada demonstran yang didominasi para kepala desa itu, Santoso memastikan akan mengakomodir apa yang mereka tuntut.
“Dari Fraksi Demokrat itu memperjuangkan apa yang menjadi aspirasi dari para kades di seluruh Indonesia,” tegas Santoso seusai menemui para pendemo.
Menurut anggota Komisi III DPR itu, salah satu tuntutan Apdesi adalah penambahan masa jabatan. Baginya hal itu menjadi wajar lantaran pemilihan desa yang dilakukan setiap 6 tahun sekali bisa menghabiskan dana dan energi untuk berkompetisi.
“Jadi sangat wajar di desa itu jika dilakukan penambahan masa jabatan agar dalam rangka mengurangi pengeluaran pemilihan kepala desa,” kata Santoso.
Tak hanya itu, Santoso juga menilai tuntutan lain dari Apdesi seperti meminta alokasi 10 persen APBN untuk desa juga wajar. Hanya saja, harus ada pembahasan lebih lanjut khusus mengenai usulan tersebut.
“Namun (tuntutan) 10 persen (APBN) ini tentunya harus dikeluarkan dulu dari APBN itu tentang subsidi, kemudian bayar utang kepada negara lain, setelah dikurangi semua atau yang menjadi dan operasional itulah sisanya 10 persen untuk dana desa yang dituntut oleh mereka,” pungkasnya.
BERITA TERKAIT: