Direktur Eksekutif Pusat Pengkajian Agraria dan Sumber Daya Alam (PPASDA), Irvan Mahmud, menilai bahwa meskipun Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) APDESI masih dijabat oleh sosok yang sama, peran organisasi tersebut dinilai belum optimal di tingkat akar rumput.
“Keberadaan dan fungsi organisasi masih kurang dikenal oleh warga desa,” ujar Irvan kepada Kantor Berita Politik dan Ekonomi RMOL, Senin, 9 Februari 2026.
Menurut Irvan, terpilihnya kembali Junaedhi Mulyono—Kepala Desa Ponggok, Kecamatan Polanharjo, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah— untuk periode 2026-2031 seharusnya menjadi penegas atas kepercayaan para kepala desa sekaligus pengakuan atas kinerjanya. Ia menilai Junaedhi berhasil mentransformasi Desa Ponggok dari desa miskin menjadi desa maju dan termasuk salah satu desa terkaya di Indonesia.
“Bukti empirik tersebut menjadi modal simbolik yang sangat kuat dan menumbuhkan harapan bagi masa depan APDESI,” tuturnya.
Irvan menjelaskan, sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, kondisi Desa Ponggok tidak jauh berbeda dengan desa-desa lain di Indonesia, yakni memiliki ruang fiskal terbatas, bergantung pada transfer pemerintah, minim inovasi, serta pengelolaan pemerintahan yang belum berbasis manajemen modern.
“Tahun 2015 menjadi titik balik. Dana desa dari pemerintah pusat dimanfaatkan secara tepat, dan inilah yang membedakan Ponggok dengan desa lainnya,” jelas Irvan.
Dengan dukungan akademisi dan penerapan pendekatan manajemen modern, potensi sumber daya air di Desa Ponggok berhasil dikembangkan menjadi destinasi wisata air unggulan. Strategi promosi berbasis teknologi digital dan media sosial mampu menarik wisatawan dalam jumlah besar.
“Hasilnya, pendapatan desa meningkat signifikan, dari sekitar Rp80 juta per tahun menjadi Rp3,9 miliar, bahkan sempat mencapai Rp14 miliar,” paparnya.
Pendapatan tersebut dikelola melalui BUMDes Tirta Mandiri yang mengelola berbagai unit usaha, antara lain wisata air, budidaya ikan nila hingga 570 kilogram per hari, budidaya udang galah sekitar 100 kilogram per bulan, usaha kuliner, penginapan, serta jasa event organizer.
“Dengan pendapatan sebesar itu, desa mampu menjalankan berbagai program sosial, seperti program Satu Rumah Satu Sarjana melalui pemberian beasiswa Rp300 ribu per bulan, jaminan kesehatan, asuransi, dan program kesejahteraan lainnya,” lanjut Irvan.
Ia menegaskan bahwa pengalaman Desa Ponggok menunjukkan desa bukan sekadar unit administrasi, melainkan aktor pembangunan yang manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat.
Oleh karena itu, PPASDA mendorong Junaedhi Mulyono menjadikan keberhasilan Desa Ponggok sebagai inspirasi dan rujukan bagi desa-desa lain di Indonesia. Dengan visi, keberanian berinovasi, serta tata kelola yang akuntabel, APDESI diharapkan tidak lagi dipersepsikan semata-mata sebagai organisasi politis yang justru menurunkan kepercayaan publik.
“Dengan modal sosial yang kuat, Junaedhi memahami bagaimana desa mengelola aset, membangun BUMDes yang sehat, serta menerjemahkan kebijakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran warga,” ujarnya.
“Tantangannya adalah mentransformasikan pengalaman Desa Ponggok menjadi gerakan kolektif nasional dan menjadikannya sebagai platform kerja APDESI,” pungkas Irvan.
Kepengurusan Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia (APDESI) hasil Musyawarah Nasional (Munas) V yang digelar di Jakarta pada 28-30 Januari 2026 diperkirakan akan menghadapi sejumlah tantangan yang tidak ringan. 
BERITA TERKAIT: