“Bantuan yang disalurkan tentu harus dilaksanakan secara transparan dan akuntabel,” ujar Direktur Pengawasan Bidang Sosial dan Penanganan Bencana BPKP, Wawan Yulianto, Selasa (27/6).
Dia menjelaskan, BPKP bukan hanya dilibatkan dalam pengiriman bantuan ke Myanmar, tapi juga ke Pakistan, Vanuatu dan beberapa negara lain yang terdampak bencana.
“BPKP berterima kasih diikutsertakan di dalam delegasi ini dengan tugas untuk mengawal akuntabilitas keuangan maupun kinerja penyaluran bantuan ini,” demikian Wawan menambahkan.
Bantuan kemanusiaan dilepas langsung Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy bersama Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto dan perwakilan dari Kementerian Luar Negeri serta delegasi Indonesia di bandara Soekarno Hatta, Tangerang, Banten, Senin kemarin (26/6).
Muhadjir Effendy mengatakan pengiriman bantuan ini merespons surat resmi permintaan bantuan yang dikirimkan Myanmar kepada Indonesia.
Dirinya menjelaskan kalau bantuan ini merupakan bantuan kemanusiaan dari masyarakat Indonesia untuk masyarakat Myanmar.
Muhadjir menerangkan, bantuan yang diberikan pemerintah berupa logistik dan peralatan sebanyak 45 ton yang terdiri dari terpal, tenda keluarga, tenda pengungsi, perkakas pertukangan, makanan siap saji, peralatan higienis, selimut, matras, dan generator dengan nilai kurang lebih 525.464 dolar Amerika Serikat atau sekitar Rp 7,8 miliar.
Selain itu, Indonesia juga menyediakan alat angkut pesawat Hercules untuk membawa bantuan dari negara ASEAN (AHA Center) dari depo Subang di Malaysia ke Yangon, Myanmar.
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.
Kiriman bantuan sosial pemerintah untuk warga Myanmar yang terdampak bencana alam siklon tropis Moch, dipastikan mendapat pengawasan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) agar akuntabel. 
BERITA TERKAIT: