Hal tersebut disampaikan Angkatan Pemuda Indonesia Sulawesi Tenggara saat menggeruduk Kejaksaaan Agung RI di Jakarta.
Kedatangan mereka, untuk melaporkan dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan Kepala Kejaksaan Negeri Buton Ledrik Viktor Mesak Takaendengan.
“Kami datang membawa tuntutan meminta kepada Kejaksaan Agung RI untuk menonaktifkan Kepala Kejaksaan Negeri Buton," ujar Koordinator Aksi Rivaldi Ramudin dalam keterangan tertulis, Sabtu (23/6)
Dikatakan Rivaldi, perilaku Ledrik diduga telah mencoreng marwah penegakan hukum di Indonesia dan juga telah merusak kredibilitas instansi Kejaksaan di atas tanah Buton.
Tepatnya, kata dia, Ledrik pernah dilaporkan oleh Pj Bupati Buton Selatan La Ode Budiman dan mantan Bupati Buton Selatan La Ode Arusani, atas atas dugaan pemerasan dengan modus penyidikan perkara korupsi.
Rivaldi juga membeberkan, salah satu dugaan penyimpangan yang dilakukan Ledrik selaku Kajari Buton, adalah soal pemberian hadiah barupa satu unit mobil Toyota Fortuner pada akhir Tahun 2022 dari Sekretariat Daerah Kabupaten Buton.
Kata dia, pemberian itu janggal sebab dalam dokumen pelaksanaan anggaran APBDP 2022, tercatat sebagai belanja modal kendaraan dinas perorangan yang diperuntukan untuk bupati atau wakil bupati alias bukan kendaraan dinas operasional Kejaksaan Negeri Buton.
Untuk itu, Rivaldi meminta Kejaksaan Agung RI untuk mendalami pemberian hadiah mobil Toyota Fortuner tersebut. Menurutnya, pendalaman Kejagung juga sebagai wujud komitmen menegakkan supremasi hukum.
“Kami meminta Kejagung RI menegakkan supremasi hukum tanpa memandang bulu,” tandas Rivaldi.
Kejaksaan Agung RI diminta konsisten dalam menindak oknum jaksa nakal. Terutama, dalam pelanggaran kode etik dan perilaku koruptif dalam penerimaan suap atau gratifikasi. 
BERITA TERKAIT: