Ketua Bawaslu RI, Rahmat Bagja menerangkan, pihaknya merekomendasikan KPU memberikan akses Silon untuk keperluan pengawasan. Tapi, yang didapat justru tidak dilakukan.
"Yang kita pertaruhkan kan
trust (kepercayaan publik) terhadap penyelenggara. Ini yang agak repot," ujar Bagja saat ditemui di Kantor Bawaslu RI, Jalan MH Thamrin, Gondangdia, Jakarta Pusat, Rabu (21/6).
Meski mendapat perlakuan itu, dia mengatakan Bawaslu harus bersikap untuk memastikan tahapan Pemilu 2024 yang berjalan sesuai prinsip keterbukaan.
"Kalau kita enggak sabar, Pemilu kita bermasalah," tuturnya.
Lebih dari itu, anggota Bawaslu RI dua periode ini memastikan citra lembaga pemilu mesti dijaga untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat pada pelaksanaan Pemilu 2024.
"Kalau kita bertengkar terus dengan KPU ya masyarakat makin enggak percaya (terhadap pelaksanaan Pemilu 2024)," demikian Bagja menambahkan.
BERITA TERKAIT: