20 WNI Disekap di Myanmar, PKS: Pemerintah Lamban!

Permintaan itu muncul dari Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI, Netty Prasetiyani Aher, menyikapi lambannya penanganan pemerintah pada permasalahan WNI di luar negeri, Kamis (4/5).

“Sampai saat ini respon pemerintah cenderung lambat dan normatif. Ini kasus lama, harusnya pemerintah sudah punya roadmap untuk membebaskan WNI itu,” kata Netty, dalam keterangan tertulisnya.

Anggota Komisi IX DPR itu mendesak pemerintah segera mengevakuasi 20 WNI yang disekap. Terlebih posisi para WNI di Myanmar ada di daerah konflik.

“Pemerintah harus melakukan berbagai cara untuk mengevakuasi WNI yang disekap di Myanmar. Harus ada upaya terobosan selain jalur komunikasi dan diplomasi, mengingat keberadaan WNI yang ada di daerah konflik,” katanya.

Menurutnya, permasalahan status para WNI itu tidak perlu menjadi perdebatan panjang, yang berujung pada tidak adanya perlindungan negara terhadap rakyatnya.

Pemerintah diminta segera menyelamatkan puluhan WNI itu dari tindakan perbudakan.

“Status ilegal dan situasi konflik jangan dijadikan alasan pemerintah tidak berbuat apa-apa. Negara harus mampu melindungi rakyat dengan segenap upaya. Jangan sampai pemerintah kehilangan muka di hadapan keluarga korban,” demikian Netty.

Seperti diketahui, sekitar 20 WNI mengaku disekap, disiksa, diperbudak, dan diperjualbelikan di Myanmar melalui sindikat mafia penipuan online.