“Zulhas dinilai netral. Sejauh ini PAN mudah komunikasi dan silaturahmi dengan semua pihak. Tak hanya di dalam jajaran pemerintah, juga di luar pemerintahan,†kata Ketua DPP PAN, Saleh Partaonan Daulay, dalam keterangan tertulisnya, Senin (10/4).
Selain itu, kata dia, Zulhas juga memiliki hubungan baik dengan berbagai organisasi masyarakat, termasuk Ormas keagamaan, kepemudaan, organisasi mahasiswa, organisasi profesi, UMKM, dan lain-lain.
“Selama ini komunikasi sudah terjalin baik, tinggal melanjutkan saja,†ujarnya.
Koalisi Kebangsaan dinilai perlu, antara lain untuk menghindari kegaduhan politik. Pasalnya, dalam kontestasi politik, semua pihak harus menjaga agar tidak ada saling hujat, saling mencari keburukan, dan saling menyalahkan.
"Perbedaan afiliasi politik tidak boleh sampai memecah belah. Kalau ada perdebatan, arahkan pada adu gagasan membangun Indonesia ke arah lebih baik. Perbedaan itu sunnatullah, tak bisa dihindari, tapi harus diletakkan dalam bingkai persatuan,†kata Ketua Fraksi PAN DPR RI itu.
Menurut Saleh, Koalisi Kebangsaan terkait erat dengan dinamika politik dan keberlanjutan pembangunan. Karena itu Presiden Jokowi diharapkan tetap bersedia menjadi komando, agar arah koalisi tetap sesuai yang direncanakan.
"Koalisi kebangsaan ini diinisiasi partai-partai pendukung pemerintah. Sangat wajar jika semua berupaya melanjutkan capaian-capaian presiden,†pungkasnya.
Koalisi Kebangsaan ini gabungan antara dari Koalisi Indonesia Bersatu atau KIB (PAN, Golkar, PPP) dan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya atau KIR (Gerindra dan PKB).
BERITA TERKAIT: