Bahkan Kepala BP2MI Benny Rhamdani meminta Polri untuk tak segan untuk mengangkap dan memberikan sanksi keras kepada sindikat ilegal tersebut. Penegakan hukum ini, berlaku bagi siapapun yang terlibat.
Hal tersebut ditegaskan Benny dalam acara Diskusi Publik yang diselenggarakan BP2MI bersama Menko Polhukam, Mahfud MD di Batam, Kepulauan Riau, Kamis (6/4).
"Siapapun, baik pejabat maupun staf di lingkungan BP2MI terlibat dalam penempatan ilegal atau perdagangan orang, akan berurusan dengan penegak hukum. Tidak perlu ragu untuk melakukan penangkapan, silahkan proses hukum," ujar Benny.
Wakil Ketua Umum Partai Hanura ini merasa tak rugi, jika harus kehilangan satu pegawai negeri sipil (PNS) BP2MI yang nakal. Menurutnya, hal tersebut tidak akan merugikan negara.
"Lebih baik selamatkan satu orang anak bangsa, agar tidak menjadi korban perdagangan manusia. Ada 1-10 bahkan 100 ASN di lingkungan BP2MI yang harus diproses hukum, akan kita relakan," terangnya.
Lanjutnya, seluruh PNS seharusnya jadi ujung tombak dalam memberantas sindikat ilegal. Benny berharap, semua stakeholder terlibat dalam perang semesta melawan sindikat.
"Sesungguhnya yang dibutuhkan saat ini adalah komitmen kita kepada merah putih dan republik. Yakni, dengan menguatkan kerja dan aksi nyata bersama," tandasnya.
BERITA TERKAIT: