Hal itu disampaikan Direktur Pusat Riset Politik, Hukum dan Kebijakan Indonesia (PRPHKI), Saiful Anam menanggapi kembali beredarnya 12 nama politisi yang diduga menerima aliran uang korupsi KTP-el yang merugikan keuangan negara mencapai Rp 2,3 triliun.
"Ini tentu menjadi sandera politik bagi Ganjar. Dugaan tersebut tentu akan menjadi pembahasan publik di tengah santernya Ganjar akan maju sebagai kandidat pada Pilpres 2024 mendatang," ujar Saiful kepada
Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (24/3).
Akademisi Universitas Sahid Jakarta ini menilai, dugaan keterlibatan Ganjar tersebut dianggap akan sangat merugikan Ganjar. Bahkan, akan menjadi mesin penggerus suara yang signifikan bagi Ganjar.
"Bisa jadi kembali viralnya keterlibatan Ganjar pada korupsi KTP-el sengaja di hembuskan oleh lawan-lawan politik Ganjar, dan bukan tidak mungkin itu justru berasal dari rekan separpolnya," kata Saiful.
Dia meyakini, isu tersebut akan terus menggelinding seiring semakin dekatnya momentum Pilpres 2024. Jika tidak terkelola dengan baik, maka isu tersebut akan berdampak serius dan signifikan bagi elektabilitas Ganjar.
"Selain itu bisa jadi pula isu tersebut juga akan menjadi pertimbangan Megawati untuk tidak menjatuhkan pilihan untuk mengusung Ganjar pada Pilpres 2024 mendatang," pungkas Saiful.
BERITA TERKAIT: