Begitu disampaikan Managing Director at Political Economy and Policy Studies (PEPS) Anthony Budiawan dalam acara diskusi Front Page Communication bersama
Kantor Berita Politik RMOL dengan tema "Dosa Pajak Sri Mulyani", di Kopi Timur, Jakarta Timur, Selasa (14/3).
“Kita tahu, bahwa
award itu hanyalah untuk pencitraan. Apakah Sri Mulyani lebih baik dari Menkeu Vietnam? Yang sudah membuat ekonominya sangat hebat sekali, pertumbuhannya jauh di atas pertumbuhan Indonesia,†kata Anthony.
Anthony mengatakan, di tangan Dinh, aktivitas ekspor Vietnam hari ini jauh melebihi Indonesia. Namun, sebaliknya Sri Mulyani, dia belum mampu meningkatkan ekonomi nasional semenjak menjabat sebagai menteri keuangan dua periode.
Pihaknya justru mempertanyakan kriteria mendapatkan penghargaan yang diraih Sri Mulyani. Pasalnya, tidak ada kriteria khusus sebagai peraih penghargaan bidang keuangan sesuai fakta kinerja Sri Mulyani.
“Kalau kita mau
challenge apa kriterianya? Sekarang kalau dari 2009 sampai 2023 ada 200 laporan dari PPATK, apakah itu yang dinamakan reformasi birokrasi?†tanyanya.
“Jadi kita harus melihat hanyalah sebagai kerjasama atau sistematis untuk membuat masyarakat berpikir Kemenkeu adalah bersih. Ini kita harus tentang, kita harus melihat kriteria itu apa?†demikian Anthony.
BERITA TERKAIT: