Hal ini ditegaskan anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta, Adi Kurnia Setiadi, dalam diskusi "Forum Jakarta Kita" bersama
Kantor Berita Politik RMOL di Kopi Timur, Jalan Pondok Kelapa, Jakarta Timur, Kamis (9/3).
"Dengan APBD yang besar, kesehatan bisa gratis, pendidikan bisa gratis, kenapa transportasi tidak dipikirkan agar bisa dirasakan kemanfaatannya bagi rakyat Jakarta?" kata Adi Kurnia.
Politikus Partai Gerindra itu membantah jika usulan penggratisan Transjakarta ini kuat muatan politis menjelang Pemilu 2024. Adi menegaskan, dirinya sejak lama telah menyuarakan hal ini demi kepentingan warga DKI.
"Kalau ditanya memungkinkan enggak Komisi B memperjuangkan moda transportasi Jakarta jadi gratis? Jangan-jangan ini politis karena tahun politik. Nah itu tergantung gimana memandang dan menafsirkan," ungkapnya.
Selama ini operasional angkutan umum yang dikelola Pemprov DKI Jakarta memang mengandalkan dana subsidi atau
public service obligation (PSO) sekitar Rp 4,5 triliun pada 2023.
Duit sebanyak itu untuk subsidi tiket Transjakarta sekitar Rp 3,5 triliun, MRT Jakarta Rp 650 miliar dan LRT Jakarta Rp 350 miliar.
Selain Adi Kurnia, diskusi itu turut menghadirkan Pengamat Transportasi, Azas Tigor Nainggolan.
Memiliki APBD terbesar di Indonesia yang mencapai Rp 83,7 triliun, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta seharusnya bisa menggratiskan moda Transportasi Jakarta alias Transjakarta. 
_RMOL.jpg)
BERITA TERKAIT: