Begitu kata Ketua Bidang Kepemudaan, LSM, dan Ormas DPP Partai Gerindra, Iwan Sumule menanggapi sebuah berita tentang Ferdinand Hutahaean. Pemberitaan itu mengulas sebuah video Ferdinand yang berbicara kebanggaan akan para leluhur dan orang-orang pribumi.
Iwan Sumule merasa perlu berkomentar lantaran Ferdinand disebut-sebut telah menjadi kader partai besutan Prabowo Subianto.
“Berpolitik dan membangun demokrasi mesti dilakukan dengan cara beradab,†pesannya kepada Ferdinand, saat berbincang dengan
Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (21/2).
Ketua Majelis Jaringan Aktivis Pro Demokrasi (ProDEM) ini berpikir bahwa politik Indonesia adalah politik yang berkeadaban, yaitu memiliki keluhuran sejak dari gagasan. Politik yang berakar pada kearifan lokal, dan bergaul dengan angin globalisasi sekaligus. Bukan politik hantam kromo yang tidak peduli siapa lawan siapa kawan, dan penuh dengan nuansa baku hantam.
Bangsa ini, sambungnya, tentu lelah jika diperhadapkan lagi dengan narasi kebencian dalam politik. Narasi yang mencoba membenturkan kepala-kepala dengan alasan suka atau tidak suka, tidak sepakat karena berbeda, adalah narasi barbar yang berkedok pengetahuan.
Dengan jalan kearifan lokal, Iwan Sumule yakin politik dan demokrasi akan membawa Indonesia pada suatu kedewasaan dalam berbangsa dan bernegara.
“Kearifan lokal mengajarkan
tepa selira, tenggang rasa,
resa rumeksa, pela gandong, dan banyak lainnya, yang dalam level bernegara mewujud sebagai merdeka dan merdesa, adil sejahtera,†ujarnya.
Kepada Ferdinand, dia mengingatkan bahwa inti demokrasi Indonesia adalah gagasan kesejahteraan yang harus mewujud dan sampai ke piring-piring rakyat. Atas dasar itu, Iwan Sumule berpandangan bahwa Ferdinand masih belum bisa menjadi kader Gerindra sejati, yaitu kader yang tahu cara berpolitik secara beradab.
“Ferdinand tampaknya belum jadi kader Gerindra. Karena kader Gerindra tahu cara berpolitik yang beradab,†demikian Iwan Sumule.
Politik adalah permainan yang harus dimainkan dengan sportif. Politik bukan sekadar urusan menang dan kalah. Untuk itu, menyerang secara personal dan mengangkat isu berbau suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) merupakan hal yang tidak dibenarkan dalam berpolitik. 
BERITA TERKAIT: