Analisis itu disampaikan Ketua Komite Demokrasi (KoDE) Bali, Gede Suardana yang melihat banyaknya aduan sekelompok LSM mengenai dugaan pelanggaran kode etik yang masuk ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).
Suardana menjelaskan, diajukannya kasus dugaan manipulasi hasil verifikasi faktual di sejumlah KPU kabupaten/kota, menurutnya tidak sesuai dengan faktanya.
“Upaya mendegradasikan penyelenggara pemilu sudah dilakukan beberapa bulan belakangan ini dengan berbagai cara namun selalu gagal, termasuk soal moralitas seksual dan lainnya,†ujar Suardana dalam keterangan tertulis yang diperoleh
Kantor Berita Politik RMOL, Sabtu (18/2).
Suardana memandang perlu bagi semua pihak untuk mencermati laporan-laporan atau tudingan-tudingan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak diketahui afiliasi politiknya.
“Karena bisa saja cara-cara ini adalah cara awal untuk cipta kondisi ketika hasil pemilu nanti tidak sesuai dengan harapan kelompok tertentu,†tuturnya.
Contoh paling nyata dari pengkondisian yang dimaksud Suardana, disebutkan adalah melalui materiil aduan Koalisi Kawal Pemilu Bersih ke DKPP meyakini Anggota KPU Kabupaten Kepulauan Sangihe, Jack Stephen Seba, dengan mengadukan Anggota KPU RI, Idham Holik bersama 9 Anggota KPU Daerah wilayah Sulawesi Utara, dan terkait dugaan intimidasi yang disampaikan dałam Rapat Konsolidasi Nasional(Konsolnas) KPU se-Indonesia pada 2 Desember 2022 lalu.
“Kejanggalan kasus yang salah satunya memasalahkan pemaparan salah satu komisioner di depan ribuan orang penyelenggara pemilu dengan kalimat: ‘harus tegak lurus dan yang tidak mau akan dimasukkan rumah sakit’, dijadikan alasan persidangan adalah sangat mengada-ada,†tuturnya.
“Bagaimana mungkin ribuan peserta merespon dengan tertawa lalu ada satu orang yang mengaku terancam? Terlalu dibuat-buat alasan tersebut. Disiplin, tegak lurus, taat pada hierarki adalah bagian penting agar KPU dan Bawaslu bisa bekerja maksimal sebagai penyelenggara pemilu,†demikian Suardana menambahkan.
Laporan hingga tudingan yang mengarah kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) beberapa bulan ke belakang dinilai sebagai upaya terselubung untuk menegasikan hasil Pemilu Serentak 2024 yang tidak sesuai harapan kelompok tertentu. 
BERITA TERKAIT: