MBG Pasti Meroket jika Tanpa Copet

Mulai dari pengelolaan dapur yang asal-asalan, kasus keracunan massal, menu tak standar, hingga indikasi sunat anggaran dinilai berpotensi merusak cita-cita mulia kepala negara.

Ketua Umum Netra Bakti Indonesia (NBI), HRM. Khalilur R Abdullah Sahlawiy alias Gus Lilur menegaskan, MBG seharusnya menjadi potret kehadiran dan kasih sayang negara kepada anak-anak Indonesia, khususnya dari keluarga miskin.

Namun, kehadiran para pemburu rente justru berisiko mengubah program ini menjadi beban moral dan politik bagi Presiden.

"MBG ini program sangat mulia. Saya pendukung MBG. Tetapi MBG akan rusak kalau ada copet di tengah jalan," tegas Gus Lilur dalam keterangan tertulisnya kepada redaksi, Kamis, 28 Mei 2026.

Gus Lilur mengingatkan semua pihak agar tidak bermain-main dengan hak makanan anak miskin. Ia mengutip Al Quran Surat Al-Insan ayat 8 yang memerintahkan umat manusia untuk memberikan makanan yang disukai kepada orang miskin, anak yatim, dan tawanan.

Menurutnya, siapa pun yang nekat mengurangi jatah makan anak-anak dalam program MBG telah melakukan pelanggaran moral yang amat serius.

“Al Quran menyebut makanan yang disukai, digemari. Bukan makanan yang dipotong anggarannya. Bagi saya, mencopet dana MBG jelas melanggar Al Quran. Dan melanggar Al Quran bagi saya adalah melanggar prinsip,” cetusnya.

Lebih lanjut, Gus Lilur menyoroti rentetan kasus keracunan MBG di sejumlah daerah. Baginya, fenomena anak-anak yang mengalami mual hingga harus dilarikan ke rumah sakit bukan lagi sekadar masalah teknis, melainkan bukti rapuhnya standarisasi dapur dan higiene sanitasi.

"Presiden punya niat besar memberi makan anak-anak bangsa. Tetapi di bawah, kalau dapurnya asal-asalan, menunya asal jadi, dan ada oknum yang bermain fee, maka cita-cita Presiden akan dirusak oleh para pemburu untung," sesalnya.

NBI juga menguliti struktur bisnis di sekeliling program MBG, terutama terkait posisi mitra dan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Berdasarkan data yang dihimpun NBI, investasi pembangunan dapur oleh pihak ketiga berkisar antara Rp1,5 miliar hingga Rp2 miliar, yang kemudian disewakan ke Badan Gizi Nasional (BGN) sekitar Rp6 juta per hari kerja.

Ketergantungan pada pihak ketiga ini dinilai menciptakan celah bisnis yang berpotensi memicu kemunculan pemburu rente di luar sistem resmi. Kondisi ini kian diperparah oleh laporan lapangan terkait adanya dugaan praktik permintaan fee per porsi oleh oknum tertentu, dengan nilai berkisar Rp500 hingga Rp3.000 per porsi.

Padahal, publik mengetahui alokasi per porsi MBG diplot sebesar Rp15.000, dengan rincian Rp5.000 untuk operasional SPPG dan Rp10.000 bersih untuk nilai makanan.

“Kalau dari Rp10.000 masih diminta fee Rp500 sampai Rp3.000, maka anak-anak hanya makan dari nilai sisa, ada yang tinggal Rp7.000. Inilah yang saya sebut copet anggaran MBG. Dan ini harus dihentikan total!” bongkar Gus Lilur.

Sebagai solusi konkret, Tokoh Muda Nahdliyin ini mendesak pemerintah untuk memangkas ketergantungan pada pihak ketiga yang berorientasi profit. Idealnya, negara melalui BGN harus membangun dan mengelola SPPG secara mandiri.

Selain itu, ia mengusulkan agar model pengelolaan SPPG didekatkan langsung ke lingkungan sekolah dengan membangun dapur dan kantin sekolah. Langkah ini diyakini akan memperpendek rantai kendali serta mempermudah pengawasan oleh kepala sekolah, guru, komite, hingga wali murid.

Sebagai langkah awal, Gus Lilur menyarankan pemerintah melakukan pilot project nasional dengan menerapkan model pengelolaan berbasis dapur sekolah ini di satu kabupaten/kota pada setiap provinsi.

“MBG pasti meroket jika tanpa copet. MBG pasti dicintai rakyat jika tidak dijadikan proyek bancakan. Jangan biarkan makanan anak miskin menjadi ladang rente,” pungkasnya.