Data tersebut, terungkap dalam
Focus Group Discussion (FGD) yang diselenggarakan Nagara Institute bersama Universitas Hasanuddin (Unhas) Makassar, Sulawesi Selatan.
Direktur Eksekutif Nagara Institute Akbar Faizal mengatakan, melihat data tersbeut kembali mengingatkan bahwa ketahanan pangan adalah satu hal yang sangat penting. Ketahanan pangan yang gagal terbentuk, akan berdampak pada berbagai aspek lainnya.
"Kami mengambil inisiatif untuk meneliti pangan berikut problem yang dihadapi terutama oleh situasi rentannya dunia pangan menghadapi guncangan yang secara langsung maupun tak langsung berdampak pada kehidupan kebangsaan, termasuk dunia politik kita," ujar Akbar Faisal.
Realitas saat ini, kata dia, kerap terjadi pemerintah nampak gamang dalam pengelolaan kepastian informasi tentang pangan. Akibatnya, angka dan data yang berbeda tersaji ke publik menyebabkan masyarakat kebingungan.
Sementara itu, Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi mengatakan, saat ini 75 persen produksi padi nasional atau sebesar 41,65 juta ton GKG atau sebesar 23,74 ton beras ini disumbangkan oleh tujuh provinsi dengan produksi padi tertinggi.
"Yakni Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, Sumatera Selatan, Lampung, dan Sumatera Utara," katanya.
Ditambahkan dia, walaupun ketujuh propinsi ini memiliki angka produksi yang tinggi, tetapi beberapa masih mengalami defisit beras karena memenuhi kebutuhan sendiri.
"Sementara untuk Sulawesi Selatan menjadi provinsi dengan surplus paling tinggi," katanya.
Arief juga menjabarkan perhitungan surplus atau potensi defisit produksi beras nasional hingga triwulan I tahun 2023.
"Berdasarkan data KSA BPS, pengamatan Desember 2022 proyeksi produksi beras pada bulan Desember 2022 sebesar 1,14 juta ton, Januari 2023 mencapai 1,51 juta ton, dan Februari 2023 mencapai 3,25 juta ton," pungkasnya.
BERITA TERKAIT: