Suharyanto menjelaskan, bantuan penanganan darurat diberikan kepada 13 wilayah administrasi tingkat kabupaten dan kota, dengan total Rp 3,25 miliar. Masing-masing wilayah mendapatkan bantuan sebesar Rp 250 juta.
Selain itu, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mendapatkan bantuan sebesar Rp 1 miliar.
"Keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi yang harus dipenuhi pemerintah, masyarakat yang sudah menderita harus segera kita penuhi kebutuhan dasarnya," demikian penegasan Suharyanto daat Rapat Koordinasi Penanganan Bencana Banjir di Provinsi Jawa Tengah, Senin (2/1).
Suharyanto mengimbau pos komando tanggap darurat segera didirikan disiapkan pos pengungsian yang layak disertai dengan dapur lapangan dan fasilitas kesehatan yang memadai.
"Sehingga penanganan dapat satu komando dan lebih terkoordinir karena pemerintah daerah yang lebih paham kondisi di lapangan," sebutnya.
Kepala BNPB juga meminta Pemprov Jateng menjadikan kejadian bencana kali ini sebagai momentum untuk melakukan perencanaan rehabilitasi dan rekonstruksi yang lebih baik.
BERITA TERKAIT: