Nah, dilandasi oleh keinginan untuk memberikan kontribusi pemikiran bagi penyusunan rencana pembangunan ke depan, serta munculnya kekhawatiran bahwa energi masyarakat politik lebih banyak terserap ke isu Pemilu, sejumlah gurubesar dan akademisi se-Indonesia yang berhimpun dalam Forum 2045 berencana menggelar “Simposium Nasional Rencana Pembangunan 2045†pada Oktober mendatang di Jakarta.
“Kalangan akademisi bersama seluruh elemen bangsa harus berkolaborasi dalam penyusunan cetak biru pembangunan Indonesia ke depan. Apalagi, rencana pembangunan ke depan bermakna sangat strategis, karena pada tahun 2045 usia Indonesia tepat seabad,†kata Ketua Forum 2045, Dr Untoro Hariadi, di Universitas Paramadina, Jakarta Selatan, Kamis (1/9).
Menurutnya, di usia Indonesia yang mendekati 100 tahun ini, publik perlu mengevaluasi sejauh mana bangsa ini bisa mencapai tujuan-tujuan bernegara sebagai tercantum dalam UUD 1945.
“Jika memang masih banyak tujuan berbangsa yang belum terengkuh, kita perlu bersama-sama memikirkan strategi yang tepat agar cita-cita mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur itu bisa tercapai,†katanya.
Oleh karena itu, penyusunan rencana pembangunan, apalagi yang berdimensi panjang, seharusnya melibatkan lebih banyak kalangan. Semakin banyak kelompok-kelompok masyarakat menyumbangkan gagasan akan semakin memperkaya perspektif pembangunan. Hal tersebut juga bisa menghindarkan bangsa dari potensi konflik yang dipicu berbagai program pembangunan.
“Dalam beberapa dekade terakhir, rakyat masih sering menjadi korban pemiskinan dan penggusuran dari kegiatan yang mengatasnamakan pembangunan. Sebagai bangsa yang semakin matang, hal semacam itu seharusnya tak terjadi lagi,†ujarnya.
Seruan Forum 2045 untuk mengajak berbagai kelompok bangsa berkolaborasi dalam penyusunan rencana pembangunan ini merupakan upaya
high politics yang semestinya direspons positif oleh pemerintah dan partai-partai politik.
“Melalui Simposium Nasional Rencana Pembangunan 2045, kami juga ingin mencari format baru bagi hubungan kalangan akademisi dengan masyarakat politik dan mungkin juga kelompok bisnis. Di era yang penuh tantangan dewasa ini, suara moral dari kampus harus lebih sering hadir ke tengah publik,†tandasnya.
Rencana simposium tersebut telah mendapat respons positif dari ilmuwan, akademisi, dan pegiat sosial dari berbagai latar belakang dan organisasi. Misalnya, Sekretariat Kolaborasi Indonesia, Universitas Proklamasi 45, Universitas Bung Hatta, Universitas Janabadra, Institut Harkat Negeri, Universitas Negeri Jakarta, Institut Kahade, Universitas Samawa, Universitas Paramadina, Universitas Sulawesi Tenggara, dan Pusat Studi Pendidikan IKA Universitas Negeri Yogyakarta.
Hadir dalam konferensi pers yakni Ketua FORUM 2045, Dr. Untoro Hariadi (Dosen Universitas Janabadra, Yogyakarta), Dr. Khamim Zarkasih Putro (Dosen UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta), Ir. Abdul Rahman Ma'mun (Dosen Universitas Paramadina, Jakarta), Ir. H. Hidayat Tri Sutarjo (aktivis Sosial Keagamaan), Syamsuddin (Dekan Fisipol UP45 Yogyakarta).
Tahun 2024 bukan saja bakal menjadi tahun politik di mana Indonesia bakal memiliki Presiden baru. Tahun itu juga bakal menjadi tahun terakhir berlakunya Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional 2005–2025, yang ditetapkan melalui UU No 17 Tahun 2007 pada era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). 
