Jokowi Harus Dengarkan Saran dan Masukan dari Para Ekonom Lain Agar Kenaikan BBM Tidak jadi Legacy Buruk

LAPORAN: <a href='https://rmol.id/about/jamaludin-akmal-1'>JAMALUDIN AKMAL</a>

LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Senin, 29 Agustus 2022, 07:44 WIB

Jokowi Harus Dengarkan Saran dan Masukan dari Para Ekonom Lain Agar Kenaikan BBM Tidak jadi <i>Legacy</i> Buruk

Presiden Joko Widodo sebaiknya mendengar masukan dari ekonom lain, jangan cuma menerima pendapat Menkeu Sri Mulyani Indrawati saja/Net

Mencari dan mendengar pendapat dari ahli ekonomi lain adalah hal yang sebaiknya dilakukan Presiden Joko Widodo sebelum menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM). Jangan hanya mendengar masukan dari Menteri Keuangan, Sri Mulyani, saja.

BERITA TERKAIT:

Hal ini penting bagi Jokowi agar tidak meninggalkan legacy buruk saat sudah meninggalkan kursi presiden pada 2024 mendatang.

Disampaikan Direktur Pusat Riset Politik, Hukum dan Kebijakan Indonesia (PRPHKI), Saiful Anam, dalam rencana kenaikan harga BBM, terlihat hanya Menkeu Sri Mulyani Indrawati yang sangat ngebet.

"Saya tidak tahu apa kalkulasi Sri Mulyani, apakah memang tidak ada cara lain selain menaikkan harga BBM? Saya kira Sri Mulyani harus mendengar ekonom-ekonom lain sebelum memutuskan secara sepihak kenaikan harga BBM. Tentu ini akan sangat merugikan Presiden Jokowi apabila BBM benar-benar dinaikkan," ujar Saiful kepada Kantor Berita Politik RMOL, Senin (29/8).

Saiful menilai, sudah saatnya tim ekonomi Jokowi meminta saran dan masukan dari para ekonom yang memiliki pandangan lain tentang rencana kenaikan harga BBM.

"Jangan kemudian kenaikan harga BBM akan menjadi legacy buruk bagi pemerintahan Jokowi. Tentu saya kira masih banyak ekonom andal yang memiliki trik-trik jitu selain harus menaikkan harga BBM," kata Saiful.

Pemerintah, lanjut Saiful, harus mencari referensi dari para ekonom lainnya, dan tidak hanya mendengarkan Sri Mulyani.

"Masih banyak ekonom-ekonom andal yang dapat memberikan jalan keluar seputar keuangan negara, dan bukan hanya satu cara untuk mengatasi keuangan negara yakni dengan cara menaikkan harga BBM," pungkas Saiful.

EDITOR: AGUS DWI