Menyikapi hal tersebut, Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan Bambang Pacul Wuryanto menyampaikan, larangan tersebut merupakan bentuk peringatan Presiden Joko Widodo kepada anak buahnya untuk sadar posisi.
Dalam pandangan Politisi yang juga Ketua Komisi III DPR RI ini, Presiden Jokowi boleh-boleh saja mengingatkan anak buahnya untuk bekerja sesuai tupoksinya. Sebagai pembantu presiden, menteri memiliki tugas mengerjakan hal teknis yang sesuai dengan bidangnya.
"Menteri kan teknis. Apa iya pantas misalnya saya bikin ekstrem, misalnya seorang menteri, Bu Sri Mulyani bicara kepemiluan. Kontras. Tidak masuk,†kata Pacul kepada wartawan, Komplek Parlemen, Senayan, Kamis (7/3).
Ia mengingatkan para menteri agar menyadari bagaimana posisinya di pemerintahan. Dengan demikian, pemerintahan bisa bekerja dengan baik.
"Maka, sadarlah (menteri) pada posisimu , Pak pres sedang mengingatkan menteri-menterinya agar sadar posisi,†imbuhnya.
Bambang meminta para pembantu Presiden Joko Widodo melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan kementerian yang dilakukannya.
Setelah diperingatkan Jokowi, Bambang Pacul meminta para menteri yang tidak punya tugas terkait dengan Pemilu agar berhenti mewacanakan penundaan Pemilu.
"Tapi kalau menteri dalam negeri ya itu, kalau mau ngomong masih ada make sense dengan tugasnya. Masih masuk akal kalau dalam tugas kalau menteri Mendagri,†tutupnya.
BERITA TERKAIT: