Hal tersebut disampaikan Ridwan Kamil saat menghadiri Rapat Koordinasi Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi Kepala Daerah se-Jawa Barat Tahun 2022 di Gedung Sate, Kota Bandung, Kamis (10/3).
"Dari pemberitaan media, pemberantasan korupsi mayoritas dari bentuk penindakan. Nah, supaya tidak terjadi hal itu, maka kita berikhtiar menutupi lubang-lubang potensi terjadinya praktik seperti itu (korupsi)," kata Emil, sapaan akrabnya, dikutip
Kantor Berita RMOLJabar.
Dalam kesempatan tersebut, Emil juga memberikan arahan kepada para kepala daerah kota/kabupaten di Jawa Barat agar turun langsung dalam penanganan, sehingga indeks pemberantasan korupsi bisa turun.
"Ada beberapa indeks naik turun itu karena pemimpinnya tidak turun. Kalau pemimpinnya turun, satu rombongan birokrasinya semangat. Tapi kalau pemimpinnya diam saja, enggak ngecek, enggak pernah ke lapangan, enggak memotivasi, pasti indeksnya biasa-biasa saja," paparnya.
Saat ini, terangnya,
political will Jawa Barat menjadi yang terbaik se-Indonesia dengan skor Pedoman Monitoring Center for Prevention (MCP) 2021 mencapai 94,55. Karena itu, Emil mengajak kepala daerah untuk bekerja sama lebih intensif dalam mencegah praktik korupsi.
"Bila Jawa Barat saja yang juara, maka itu baru dapur kita (Pemda Provinsi Jabar). Kalau 27 kabupaten dan kotanya tidak sama pencapaiannya, ya pekerjaan rumah kita belum selesai," kata dia.
"Saya sebagai 'Bapak' sudah memberi contoh, bahwa Provinsi Jabar sudah sangat baik dalam antisipasi korupsi," tandasnya.
BERITA TERKAIT: