Merespons hal itu, anggota Komisi IV DPR RI Luluk Nur Hamidah meminta pemerintah untuk memperbaiki tata niaga kedelai di dalam negeri. Apalagi, kenaikan harga kedelai yang meresahkan para produsen tahu tempe kerap berulang setiap tahun.
Politisi PKB itu mengusulkan beberapa skema untuk menjaga stabilitas harga kedelai. Salah satunya memberikan kewajiban pada importir kedelai untuk menanam kedelai di dalam negeri.
Menurut Luluk, selama ini kebutuhan kedelai masih ditopang dengan impor dan para importir itu belum diberikan kewajiban untuk meningkatkan produksi kedelai dalam negeri.
"Pemerintah harus tegas pada mereka (importir kedelai) dan harus punya tanggung jawab terhadap produksi dalam negeri. Jangan cuma cari untung tapi tidak ada tanggungjawabnya," demikian kata Luluk kepada
Kantor Berita Politik RMOL, Minggu sore (20/2).
Lebih detail, Luluk meminta para importir untuk bermitra strategis dengan para petani lokal. Dengan demikian, hasil tani para petani lokal nantinya akan langsung diserap oleh para importir.
Ia meyakini, dengan skema seperti itu, ketersediaan dan harga kedelai bisa terjaga dan tidak menganggu aktvitas para pengrajin tahu dan tempe.
"Persoalan kedelai tergantung
political will pemerintah. Apalagi harga kedelai impor murah karena disubsidi oleh pemerintah," demikian kata Luluk.
Ketua DPP PKB bidang Hubungan Luar Negeri ini mengatakan, dengan proses perbaikan total tata niaga kedelai dimulai dari hulu hingga hilir, maka Indonesia akan bisa lepas dari ketergantungan impor kedelai.
Dengan kondisi itu, Indonesia akan bebas guncangan pasar internasional, termasuk pasar komoditi kedelai.
"Jika ketergantungan kedelai impor mengecil, gincangan harga di pasar internasional relatif tidak terlelu mengganggu hara kedelai di pasar nasional," demikian kata Luluk.
Para pengrajin tahu tempe se-pulau Jawa merencanakan akan mogok massal selama 3 hari mulai Senin (21/2). Mogok itu dilakukan sebagai protes karena harga kedelai yang mahal. 
BERITA TERKAIT: