Target Kemiskinan Ekstrem Nol Persen, Pengamat: Kuncinya Implementasi UU Cipta Kerja

 LAPORAN: <a href='https://rmol.id/about/diki-trianto-1'>DIKI TRIANTO</a>
LAPORAN: DIKI TRIANTO
  • Jumat, 19 November 2021, 17:16 WIB
Target Kemiskinan Ekstrem Nol Persen, Pengamat: Kuncinya Implementasi UU Cipta Kerja
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto/Ist
rmol news logo Target penurunan angka kemiskinan ekstrem hingga nol persen pada tahun 2024 bukan hal yang mustahil.

Pengamat kebijakan publik dari Universitas Trisakti, Trubus Rahadiansyah menyatakan, target Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto sangat berpotensi bisa diwujudkan meski di tengah pandemi Covid-19.

"Kalau kita tidak mengalami pandemi Covid-19, target itu bisa dicapai dengan mudah. Tapi dengan kondisi saat ini, kebijakan yang kesinambungan menjadi syarat pemerintah untuk mencapai target," kata Trubus kepada wartawan, Jumat (19/11).

Target tersebut bisa direalisasi dengan menerapkan beberapa skema, seperti kombinasi bansos dan program kartu sembako.

"Jadi bantuan BLT dan program bansos lainnya harus diperpanjang," lanjut Trubus.

Langkah lain yang tidak kalah penting adalah mengimplementasikan Undang Undang Cipta Kerja. Aturan ini bisa menjadi kombinasi solusi konkret untuk menghapus kemiskinan ekstrem.

"Aturan ini membangun sinergitas dan kesinambungan berbagai sektor, sehingga dapat meningkatkan investasi, lapangan kerja, peningkatan PDB nasional, dan penurunan kemiskinan. Ini bisa menjadi resep agar masyarakat naik kelas," paparnya.

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto sebelumnya menyebut akan menyalurkan tambahan BLT Desa kepada 694 ribu keluarga penerima manfaat (KPM) sebesar Rp 300 ribu selama 3 bulan. Hal ini dilakukan untuk mendukung upaya pengentasan kemiskinan ekstrem.

Pemerintah juga akan memberikan tambahan untuk program kartu sembako dengan jumlah sasaran sekitar 1,4 juta KPM.

“Program kartu sembako yang di-top up juga Rp 300 ribu kali 3 bulan. Jumlahnya nanti menurut Ibu Mensos sekitar 1,4 juta (KPM), dan akan dilaksanakan di akhir atau di awal Desember,” tandas Airlangga Hartarto. rmol news logo article

Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.

FOLLOW US

ARTIKEL LAINNYA