Bertemu Ganjar Pranowo, Firli Bahuri: Indeks Pencegahan Korupsi Jawa Tengah Menggembirakan

 LAPORAN: <a href='https://rmol.id/about/ahmad-kiflan-wakik-1'>AHMAD KIFLAN WAKIK</a>
LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK
  • Jumat, 12 November 2021, 15:31 WIB
Bertemu Ganjar Pranowo, Firli Bahuri: Indeks Pencegahan Korupsi Jawa Tengah Menggembirakan
Ketua KPK Firli Bahuri saat bertemu dengan Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo/RMOL
rmol news logo Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengajak seluruh Kepala Daerah dan Ketua DPRD Jawa Tengah (Jateng) untuk sadar akan bahaya dan efek negarif dari praktik korupsi.

Hal tersebut disampaikan Ketua KPK Firli Bahuri dalam Rapat Koordinasi Pemberantas Korupsi Terintegrasi di Gedung Gradhika Baktipraja, Semarang, Jawa Tengah.

“Hari ini kita berada di Jateng niatnya satu, bagaimana kita bisa merapatkan satu barisan untuk melawan korupsi. Saya ajak seluruhnya yang hadir untuk menyadarkan praktik korupsi,” kata Firli Bahuri, Kamis (11/11).

Firli menyampaikan apresiasi kepada Provinsi Jateng, karena berdasarkan hasil monitor KPK, pencegahan atau monitor korupsi dengan delapan aspek yang diintervensi, Jateng menunjukkan indeks yang cukup menggembirakan.

“Apresiasi kepada Jateng dan jajarannya Bupati, Walikota. Namun demikian monitor ini adalah indikator apakah ada upaya untuk tidak terjadi korupsi, karena tugas pokok KPK itu melakukan tindakan pencegahan agar tidak terjadi korupsi,” terangnya.

Sementara, Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo mengatakan, dikumpulkannya kepala daerah dan Ketua DPRD dalam rapat koordinasi ini adalah untuk mengingatkan mereka agar tidak melakukan korupsi.

“KPK kemarin kontak saya, untuk mengumpulkan semuanya. Di rakor ini sekali lagi mengingatkan ya kepada kepala daerah agar tidak korupsi,” kata Ganjar.

Ganjar mengaku sudah memiliki grup WhatsApp dengan KPK yang juga terdapat konseling terbuka untuk memastikan bahwa pemerintahan hingga anggaran negara dipergunakan dengan baik

“Sebenarnya (membahas) teknisnya bagaimana, seperti recofusing dan penentuan harga dalam kondisi yang berbeda-beda. Ini penting untuk dipahami, sehingga ada yang tidak dikategorikan sebagai korupsi. Kecuali memang ada niat jahat mau nyolong,” jelasnya.

Politisi PDI Perjuangan ini berharap, agar para kepala daerah dan ketua DPRD yang datang bisa sadar yang mana termasuk korupsi. Seperti jual beli jabatan, pungutan liar (Pungli), kolusi, dan terkait perizinan.

“Mudah-mudahan semuanya sadar, karena semua areanya pun sudah diketahui. Kalau masih ada yang nekat, ya tangkap,” demikian Ganjar. rmol news logo article

Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.

FOLLOW US

ARTIKEL LAINNYA