Direktur Eksekutif Oversight of Indonesia's Democratic Policy, Satyo Purwanto mengatakan perbandingan kinerja keduanya dapat dilihat dari rasio utang pemerintah. Dimana saat rezim SBY, pemerintahanya mampu menurunkan rasio hutang terhadap produk domestik bruto dari 56,6 persen menjadi 25,6 persen.
"Yang membuat Indonesia dapat melunasi utang IMF lebih cepat dari jadwalnya, maka atas pencapaian tersebut, sejak tahun 2008 Indonesia menjadi anggota G-20 atau grup negara-negara dengan ekonomi terbesar dunia dan dianggap negara maju," ujar Satyo kepada
Kantor Berita Politik RMOL, Senin (25/10).
Sementara prestasi Jokowi dari tujuh tahun kepemimpinannya justru semakin menumpuk hutang. Satyo membeberkan, berdasarkan sumber data yang diambil dari situs APBN per September 2021 yang dirilis Kementerian Keuangan, utang pemerintah per Agustus 2021 naik terus hingga sebesar Rp 6.570,17 triliun.
Selain kenaikan utang kata Satyo, Menteri Keuangan andalan Jokowi yakni Sri Mulyani Indrawati juga berhasil mencatatkan kenaikan rasio utang pemerintah terhadap produk domestik bruto/PDB, data di bulan Agustus 2021 saja rasionya sudah naik menjadi 40,85 persen.
"Selain meroketnya utang, prestasi pemerintahan Jokowi juga sukses dan berhasil menggolkan UU Cilaka/Cipta lapangan kerja yang diduga UU tersebut justru akan semakin memudahkan Oligarki menguasai urusan hajat hidup orang banyak, semisal soal aturan dan upah kerja dan penguasaan SDA oleh konglomerasi oligarki peng-peng," pungkas Satyo.
BERITA TERKAIT: