Peternak Unggas Mandiri: Alih-Alih Benahi Masalah, Mentan Malah Pilih Ke Luar Negeri

Sekjen PPUN (Perhimpunan Peternak Unggas Nusantara), Kadma Widjaya, menyayangkan sikap Mentan yang lebih memilih ke luar negeri, setelah diamanatkan Presiden untuk menyelesaikan persoalan yang dialami peternak unggas mandiri selama tiga tahun terakhir.

Jokowi menyampaikan permintaannya itu saat menerima peternak unggas Blitar yang membentangkan poster bertuliskan, "Pak Jokowi bantu peternak beli jagung dengan harga yang wajar" bernama Suroto, di Istana Merdeka, Jalan Medan Merdeka Utara, Gambir, Jakarta Pusat, Rabu siang (15/9).

"Kami sangat berharap ada progress dari pertemuan dengan Presiden kemarin. Tetapi bagaimana bisa menindaklanjuti, Mentan-nya enggak ada, malah ke luar negeri. Ya, berarti tidak menjalankan arahan Presiden," ujar Kadma, Rabu (22/9).

Diakui Kadma, Ia ikut bersama Suroto dan perwakilan peternak bertemu Jokowi pekan lalu. Pada pertemuan tersebut, pihaknya menyampaikan sejumlah masalah yang terus-menerus dihadapi peternak.

Masalah tersebut antara lain persaingan yang tidak sehat antara peternak unggas mandiri dan perusahaan konglomerasi, over supply ayam hidup yang menyebabkan harga jual selalu dibawah harga pokok produksi (HPP), serta harga pakan dan Day Old Chick (DOC) yang tinggi.

Namun setelah pertemuan di Istana Negara dan sampai hari ini pihaknya belum bertemu dengan Kementan.

"Ternyata masalah yang kami alami di tiga tahun terakhir ini tidak sampai di telinga Presiden. Kami menduga bawahannya seolah-olah ABS (Asal Bapak Senang). Apa yang diperbuat berbeda dengan apa yang dilaporkan kepada Presiden," tukas Kadma.

Sebagai contoh, Kadma menyebutkan ketidaksesuaian pernyataan Syahrul Yasin Limpo. Di mana kebutuhan jagung sekitar 13 juta ton, sementara Kementan mengklaim ada surplus 2juta ton.

"Kalau memang surplus, seharusnya harga (jagung) turun. Tetapi faktanya harga jagung mahal," ungkap Kadma.

Maka dari itu, Lanjut Kadma, pihaknya bersama perwakilan peternak unggas mandiri se-Jawa melakukan konsolidasi dengan membentuk tim kecil guna menindaklanjuti arahan Presiden Jokowi, pada Selasa (21/9).

Tim kecil yang dibentuk tersebut, lanjutnya, sebagai upaya meneruskan perintah Presiden yang meminta Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Sosial dan Kepolisian RI untuk menjalankan tugas masing-masing, sesuai dengan masalah yang dialami peternak unggas mandiri.

"Kami akan menagih janji Pak Jokowi. Sesuai arahan Presiden, untuk masalah over supply dan HPP yang tinggi, kami akan kejar Kementan dan Kemendag. Untuk bantuan kepada peternak mandiri, terutama di masa pandemi, kami kejar Kemensos," tuturnya.

"Untuk masalah harga jagung yang melonjak tinggi, kami kejar Kapolri untuk segera membentuk tim investigasi," papar Kadma.

Senada dengan Kadma, peternak mandiri asal Sukabumi, Budiyanto, berharap pemerintah serius menangani persoalan yang dihadapi peternak mandiri. Diakuinya, selama tiga tahun terakhir peternak unggas mandiri terus merugi. Sehingga banyak yang bangkrut dan meninggalkan hutang yang besar.

"Kami hanya ingin dilindungi, minimal bisa melunasi hutang-hutang. Kami sangat berharap harga jual diatas HPP, minimal diatas acuan Permendag di Rp 19.000-Rp 19.500. Kalau tidak, sampai kapan pun kami akan rugi dan mati," usut Budiyanto.

Selanjutnya, Ketua Pinsar Jawa Tengah, Pardjun, berharap arahan Presiden kepada Menteri Pertanian, Menteri Perdagangan dan Menteri Sosial juga termasuk Satgas Pangan harus segera dilaksanakan.

"Kalau sudah instruksi harus jalan, kalau tidak jalan ya menterinya dipecat," kata Pardjuni.

Ketua Umum Gopan Heri Darmawan mengatakan, konsolidasi yang dilakukan bersama seluruh peternak mandiri se-Jawa adalah untuk menyampaikan hasil pembicaraan  perwakilan peternak dengan Presiden.

"Semua usulan peternak broiler tidak ada satu pun yang ditolak presiden, ini sudah sangat bagus dan diluar dugaan kita" pungkasnya.