Menteri Pertahanan (Menhan), Prabowo Subianto, mendapat tawaran solusi dari Direktur Eksekutif Indeks 98, Wahab Talaohu agar
Fraud tidak terjadi dalam rencana besar pembangunan sistem pertahanan nasional.
"Perlu adanya formulasi kebijakan yang lebih komprehensif mengingat pertahanan dan keamanan adalah isu strategis nasional," ujar Wahab dalam keterangan tertulis yang diterima
Kantor Berita Politik RMOL, Senin (7/6).
Kekhawatiran Wahab terkait Fraud, ia simulasikan dalam strutur kepengurusan PT PT Teknologi Militer Indonesia (TMI).
Di satu sisi, dia mendukung peranan PT TMI menganalisis dan memberikan masukan dari para ahli di dalamnya kepada pemerintah atau dalam hal ini Kemenhan, terkait alih teknologi dan pencarian alutsista terbaik untuk Indonesia.
Namun di sisi yang lain, dia mengaku menelusuri lebih dalam mengenai PT TMI ini. Di mana di dalamnya terdapat pemilik saham dan pengurus yang memiliki kedekatan dengan Prabowo.
Orang-orang tersebut antara lain Glenny H Karipuan selaku Komisaris Utama dan Judi Magio Yusuf selaku Komisaris PT TMI yang merupakan teman seangkatan Prabowo di Akademi Militer (Akmil) dan juga aktif di Partai Gerindra.
Selain itu, ada nama Harsusanto selaku Direktur Utama (Dirut) PT TMI yang merupakan mantan pimpinan PT PAL, Nugroho Widyotomo selaku komisaris PT TMI dan Mundasir selaku Direktur PT TMI, sebagai lulusan Akmil 1988.
Maka dari itu, Wahab menyarankan Prabowo untuk mempertimbangkan aspek kontinyuitas yang lebih strategis dalam merencanakan anggaran Alpahankam, dan juga mengedepankan prinsip transparan.
"Misalnya seperti membangun dan atau memperkuat industri alutsista dalam negeri. Dan prlu adanya keterbukaan informasi publik agar tidak terjadi
fraud dan atau
abuse of power di Kemenhan," demikian Wahab Talaohu.
Rencana anggaran modernisasi Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia (Alpahankam) diharapkan jauh dari kecurangan (fraud). 
