Pasalnya, negara menggunakan mekanisme TWK tersebut untuk menguatkan ideologi bangsa, keamanan hingga wawasan pegawai KPK itu sendiri.
Demikian disampaikan mantan Wakil Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), Irham Dilmy dalam diskusi daring Smart FM bertajuk "Nasib KPK Setelah TWK" pada Sabtu (29/5).
"Sah-sah saja, karena ini memang punya negara, dan negara punya ideologi, aspek keamanan, aspek kesamaan wawasan kita, dulu kita kenal monoloyalitas, sah-sah saja negara mengharuskan hal ini," kata Irham.
Irham menuturkan, TWK itu juga dinilai tidak hanya mempunyai tujuan sekadar untuk mengetahui kompetensi seseorang dalam hal pekerjaan. Lebih jauh daripada itu, TWK mempunyai tujuan khusus dalam hal ini menyangkut wawasan kebangsaan itu sendiri.
"TWK ini memang namanya tes, namanya satu ujian, tapi tentu saja punya tujuan yang khusus juga," ujar Irham.
"Jadi bukan yang saya sebutkan pertama untuk menilai kompetensi seseorang dalam hal pekerjaan saja, tetapi lebih kepada menyangkut persoalan wawasan kebangsaan. TWK pasti masuk tes yang termasuk ke dalam ideologi," demikian Irham.
Selain Irham juga hadir sejumlah narasumber, mantan Ketua Komisi Yudisial (KY), Aidul Fitriciada Azhari, mantan anggota Ombudsman RI, Ahmad Alamsyah Saragih, Direktur Eksekutif Lingkar Madani (Lima) Indonesia, Ray Rangkuti, dan jurnalis Sabir Laluhu.
Dari 75 pegawai KPK yang tidak lolos TKW, 24 orang masih bisa dilakukan pembinaan, sementara 51 orang yang dinyatakan oleh asesor tidak bisa dilakukan untuk pembinaan.
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.
Adalah sebuah kewajaran apabila pemerintah melalui Badan Kepegawaian Negara (BKN) melakukan asesmen Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) terhadap Pegawai KPK sebagai prasyarat untuk menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN). 
