Seperti yang disampaikan Ketua Jokowi Mania (Joman), Immanuel Ebenezer yang secara terang-terangan menyebut dua menteri asal Partai Nasdem, Syahrul Yasin Limpo sebagai Mentan dan Menkominfo Johnny Gerrard Plate layak dicopot sebagai pembantu presiden.
Menyikapi hal tersebut, Wakil Ketua Umum DPP Partai Nasdem, Ahmad Ali menyampaikan bahwa
reshuffle kabinet merupakan hak Presiden Jokowi sebagai Kepala Negara.
"
Standing point kita di Nasdem adalah mengangkat menteri itu adalah kewenangan presiden. Itu adalah hak prerogatif presiden,†ucap Ahmad Ali kepada
Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (14/4).
Ketua Fraksi Nasdem DPR RI ini mengklaim, selama ini kinerja kedua menteri dari Nasdem tersebut bekerja dengan baik dan memenuhi ekspektasi publik. Namun soal usulan relawan Jokowi tersebut, ia menyerahkan sepenuhnya kepada Kepala Negara.
"Sebagai partai pengusung pemerintah meyakini juga bahwa kader-kader Partai Nasdem yang selama ini ditugaskan di kementerian menjadi pembantu presiden sudah bekerja secara baik memenuhi ekspektasi publik,†katanya.
"Namun sekali lagi, hak untuk menilai kinerja para menteri itu ada di presiden,†imbuhnya.
Disinggung mengenai hasil survei yang menyebut dua menteri dari Nasdem masuk daftar yang paling banyak untuk di-
reshuffle, Nasdem menjawabnya dengan diplomatis.
“Survei itu kan tergantung siapa yang buat surveinya kan? Kalau survei dibuat untuk kepentingan si A, B, C, ya presiden akan membaca itu secara objektif. Jadi saya pikir, apa pun keputusan presiden memasang dan mengganti seseorang itu berdasarkan kinerja yang dirasakan beliau,†tandasnya.
BERITA TERKAIT: