Menurut politisi PDIP, Andreas Hugo Pareira, bila
reshuffle benar terjadi, maka alasannya lebih pada perubahan komposisi kabinet, yakni adanya penggabungan Kemendikbud dan Kemenristek, serta pembentukan Kementerian Investasi.
“Sehingga tetap ada 34 Kementerian,†kata Andreas kepada wartawan, Rabu (14/4).
Untuk Kemenristek, kata Andreas, penerapannya diduga akan dikoordinasikan di bawah Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) yang merupakan lembaga negara setingkat kementerian.
“Sama seperti BKPM, BNPB, atau BKN, sementara riset pendidikan oleh Perguruan Tinggi ada di bawah koordinasi Kemendikbud (mungkin bisa dibentuk satu Dirjen yang khusus mengurus riset pendidikan),†ujarnya.
Oleh sebab itu, anggota Komisi X DPR RI ini menyimpulkan, adanya
reshuffle kabinet bukan disebabkan kinerja menteri yang tidak kompeten.
"Sehingga sebenarnya
reshuffle ini tidak ada kaitan dengan kinerja menteri, apalagi Mendikbud. Justru Mendikbud akan diberi tanggung jawab tambahan yaitu mengoordinasi riset pendidikan," imbuhnya.
Pihaknya menambahkan, selama ini kinerja Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim bagus dan telah mempersiapkan terobosan di dunia pendidikan.
"Sebagai anggota Komisi X, saya melihat selama ini kinerja Nadiem Makarim bagus-bagus saja, bahkan Nadiem sedang mempersiapkan terobosan dalam dunia pendidikan dengan merdeka belajar, kampus merdeka, dan peningkatan status guru-guru honorer. Saya tidak melihat urgensi dan relevansi untuk me-
reshuffle Nadiem,†tandasnya.
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.
BERITA TERKAIT: