Tak Perlu Diminta, Demokrat Aceh Tegaskan Setia Kepada AHY

 LAPORAN: <a href='https://rmol.id/about/agus-dwi-1'>AGUS DWI</a>
LAPORAN: AGUS DWI
  • Kamis, 04 Februari 2021, 15:35 WIB
Tak Perlu Diminta, Demokrat Aceh Tegaskan Setia Kepada AHY
Wakil Ketua DPD Partai Demokrat Aceh, Dalimi/Net
rmol news logo Partai Demokrat Aceh tidak tertarik terhadap isu pengambilalihan kepengurusan pusat dan menyatakan tetap solid mendukung kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan Rifki Harsya.

"Kita tetap setia kepada kepemimpinan AHY dan Rifki Harsya," kata Wakil Ketua DPD Partai Demokrat Aceh, Dalimi, kepada Kantor Berita RMOLAceh, Kamis (4/2).

Bahkan, seluruh pengurus DPD Partai Demokrat Aceh tidak terpengaruh terhadap isu tindakan yang coba dilakukan oleh pihak-pihak dari eksternal partai.

Dalimi mengaku tidak pernah menerima surat dari Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat untuk meminta dukungan kesetiaan. Namun, tanpa diminta, Demokrat Aceh yang memberikan surat kesetiaan itu.

“Kesetiaan itu merupakan inisiatif kami, DPD Partai Demokrat Aceh,” kata Dalimi.

Dalimi juga mengatakan, pengurus Demokrat Aceh tidak menerima tawaran uang sebesar Rp 100 juta, seperti yang dijanjikan oleh para pihak yang mencoba mengambil alih kepemimpinan DPP Partai Demokrat. Urusan kesetiaan, kata Dalimi, tidak bisa ditukar dengan materi.

"Ketika kami memilih AHY, berarti dia adalah sosok pemimpin yang sah. Saat kongres, AHY terpilih secara aklamasi, selesai," tegas Dalimi. "Intinya kita tetap di bawah kepemimpinan AHY, jadi jangan ada isu ini, isu itu."

Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), mengatakan telah terjadi upaya politik untuk mengambil alih kepemimpinan Partai Demokrat secara paksa. Hal ini, kata AHY, jelas mengancam kedaulatan dan eksistensi Partai Demokrat.

"Saya ungkapkan ini karena hal ini cukup serius. Cepat atau lambat pasti menjadi konsumsi publik dan diketahui oleh masyarakat secara luas,” kata AHY, Senin kemarin (1/2).

AHY mengatakan pimpinan Partai Demokrat perlu memberikan penjelasan resmi tentang duduk perkara yang sebenarnya. Menurut kesaksian dan testimoni banyak saksi, gerakan “kudeta” ini melibatkan pejabat penting pemerintahan, yang secara fungsional berada di dalam lingkar kekuasaan terdekat dengan Presiden Joko Widodo. rmol news logo article

Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.

FOLLOW US

ARTIKEL LAINNYA