Selain itu, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga melarang sekolah/kegiatan belajar tatap muka dan melanjutkan pembelajaran jarak jauh (PJJ) atau daring bagi seluruh sekolah pada semester genap Tahun Ajaran 2020/2021.
Anggota DPD RI asal DKI Jakarta Fahira Idris menyambut baik dan mendukung langkah Pemprov DKI Jakarta yang kembali memperpanjang PSBB Transisi dan melarang sekolah/kegiatan belajar tatap muka dan melanjutkan PJJ.
“Di awal 2021 ini kita masih harus bersabar karena pandemi ini belum sepenuhnya bisa kita kendalikan. Tentu kita semua ingin pandemi ini bisa segera berakhir, tetapi sepertinya upaya penanggulangan Covid-19 di 2021 harus lebih ekstra," ujar Fahira dalam keterangannya, Senin (4/1).
Fahira mengungkapkan, walaupun nanti proses vaksinasi sudah mulai dilakukan, bukan berarti berbagai kebijakan yang mempunyai potensi terjadinya interaksi dan mobilitas tinggi seperti kegiatan belajar tatap muka di sekolah bisa langsung dilakukan.
Selain karena proses vaksinasi Covid-19 dilakukan secara bertahap, kata Fahira, pembelajaran tatap muka membutuhkan persiapan yang kompleks dan komprehensif.
"Jika daerah ingin melakukan pembelajaran tatap muka, harus dipastikan kapasitas testing di daerah tersebut sudah melampaui target WHO dan positivity rate-nya di bawah standar positivity rate WHO yaitu dibawah 5 persen," terangnya.
Hal penting lainnya, sambungnya, terkait syarat pembelajaran tatap muka adalah setidaknya daerah harus juga mempunyai data kasus di tiap kelurahan dan hal teknis lainnya. Misalnya, persoalan transportasi siswa dan kesiapan berbagai fasilitas sekolah untuk mendukung 3M di sekolah.
“Sekali lagi kita harus bersabar. Pandemi ini memang sangat mengganggu berbagai sendi dan denyut kehidupan kita termasuk pendidikan. Namun, saat ini kita tidak punya pilihan lain selain fokus mengendalikan dan memutus rantai penyebaran Covid-19 hingga kondisi bangsa ini benar-benar aman,†pungkas Fahira.
BERITA TERKAIT: