Muhammadiyah Segera Terbitkan Juknis Penempatan Dana Amal Usaha Setelah BSI Beroperasi

Harapan itu disampaikan langsung oleh Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir dalam pernyataan tertulisnya tentang BSI, Selasa (22/12).

Menurutnya, dekarasi itu penting untuk mempercepat perwujudan keadilan sosial ekonomi secara lebih progresif di negeri ini.

BSI yang berlabelkan syariah secara khusus penting menaruh perhatian, pemihakan, dan kebijakan imperatif pada program penguatan dan pemberdayaan ekonomi umat Islam yang sampai saat ini masih lemah secara ekonomi.

“Kebijakan khusus tersebut sebagai perwujudan dari keadilan distributif dalam bingkai aktualisasi persatuan Indonesia. Bila umat Islam kuat, maka bangsa Indonesia pun akan menjadi kuat dan maju,” tegasnya.

Sementara itu, Muhammadiyah dengan seluruh amal usaha (AUM) dan jaringan organisasinya siap secara konsep dan langkah nyata untuk mengembangkan program UMKM dan ekonomi kerakyatan.

Muhammadiyah, sambungnya, akan mengajak kepada seluruh komponen bangsa, khususnya yang memiliki kekuatan dan akses ekonomi-politik yang kuat untuk berbagi dan bersatu langkah dalam penguatan UMKM dan pemberdayaan ekonomi rakyat kecil, demi terwujudnya keadilan sosial di Indonesia.

Secara teknis, Haedar mengimbau kepada pimpinan amal usaha Muhammadiyah dan pimpinan persyarikatan di semua tingkat untuk mengikuti kebijakan Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

Di mana PP Muhammadiyah telah menyerukan untuk menarik dana dari bank yang bergabung di BSI. Untuk kemudian disimpan di bank-bank syariah lain agar bisa menggerakan UMKM.

“PP Muhammadiyah akan menerbitkan petunjuk teknis (juknis) yang terkait dengan dana amal usaha dan Persyarikatan yang disimpan di tiga bank syariah pemerintah dan penempatan dana setelah BSI mulai beroperasi,” tutupnya.