Refly mengatakan, pemerintah memiliki kekuasaan penuh terhadap kekayaan alam termasuk alat keamanan seperti TNI dan Polri. Instrumen itu dikuasai pemerintah semata-mata untuk dapat mewujudkan tujuan negara yakni kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, melindungi bangsa agar mereka bisa ikut dalam perdamaian dunia.
Namun, Refly mewanti-wanti pemerintah tidak memberikan privilege kepada yang pro terhadapnya dan tidak boleh menggunakan instrumennya untuk menghantam kelompok tertentu.
“Negara tidak boleh menggunakan kelompok masyarakat yang satu untuk menghantam kelompok masyarakat lainnya. Atau negara, pemerintah tidak boleh digunakan oleh satu kelompok masyarakat untuk menghantam kelompok masyarakat lainnya,†kata Refly di acara ILC, Rabu dini hari (19/8).
“Itu tidak
justified. Fenomena sekarang sering begitu,†imbuhnya.
Menurutnya, a berpandangan, saat ini loyalis pemerintah banyak yang tidak tahan dengan kritik. Sehingga mereka melakukan sejumlah cara untuk menghantam orang yang kontra terhadap pemerintah.
“Jadi saya pernah bikin
tweet misalnya, saya bilang kerjanya intelektual itu ya kerjanya mengkritisi pemerintah, akademisi begitu. Tapi kalau pengkritik pemerintah itu namanya (disebut)
buzzer, kurang kerjaan saya bilang. Waduh marahnya minta ampun, sampai ditulis macam-macam dan sebagainya,†paparnya.
Dewasa ini, seharusnya masyarakat mengawasi pemerintah, bukan malah menutup mata terhadap hal-hal yang dianggap tidak pas dalam kebijakan namun dibela habis-habisan.
“Tapi coba kita bayangkan kenapa kita harus
keep on eyes terhadap mereka-mereka yang tidak berkuasa? Harusnya kan kita kritis terhadap yang berkuasa. Mereka yang diberikan amanah, mereka yang diberikan senjata, mereka yang memegang
financial resources,†jelasnya.
“Maka kelompok seperti KAMI itu saya katakan
moral movement,
moral force, sesungguhnya mereka tidak memiliki kekuasaan apa-apa kecuali ide. Karena itu kita harus
keep on eye kepada kekuasaan,†tandasnya.
Pakar hukum tata negara Refly Harun mengingatkan pemerintah untuk dapat memaknai pembukaan UUD 1945 secara mendalam. Hal ini dilakukan agar tugas dan fungsi pemerintah tidak melenceng dalam mewujudkan tujuan dalam kehidupan berbangsa. 
BERITA TERKAIT: