Banyak yang menduga, peningkatan kasus di ibukota karena lemahnya pengawasan yang dilakukan jajaran Pemerintah Provinsi DKI. Sehingga masyarakat pun seolah leluasa melakukan pelanggaran protokol kesehatan yang sudah ditetapkan.
Terkait dengan hal tersebut, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta, Syarif, membantah jika lonjakan kasus di ibukota terjadi lantaran pengawasan yang lemah.
Sebab Pemprov DKI Jakarta sendiri telah menerjunkan 2.000 Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk membantu mengawasi penerapan PSBB transisi di ibukota.
Menurut Syarif, meroketnya kasus Covid-19 terjadi karena Pemprov DKI Jakarta gencar menjemput bola dengan melakukan pengetesan kepada masyarakat.
"Kenapa Covid naik? Karena ada lompatan peningkatan test PCR. Jadi makin ditambah alat, makin tinggi grafik dong," jelasnya saat dihubungi
Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (14/7).
Politikus Partai Gerindra ini menambahkan, faktor lainnya yang menyebabkan kasus Covid-19 di Jakarta melonjak karena adanya pelonggaran sejumlah sektor.
"Harusnya sifatnya bukan pelonggaran, tapi buka tutup. Jadi di kawasan itu jika ada peningkatan (kasus), ya ditutup. Jangan ada keraguan," tegasnya.
"Ahli epidemiologi kan sebenarnya tidak menginginkan ada pelonggaran. Tapi karena ada aspek roda perekonomian, ya itu jalan," pungkas Syarif.