Pendistribusian Bansos Jokowi Lambat, Pengamat: Terlalu Bayak Titipan Dan Jadi Panggung Pencitraan

Melihat hal tersebut, pengamat politik dari Universitas Nasional (Unas) Andi Yusran mengatakan, sejatinya jika kebijakan tentang Bansos dirumuskan dan diimplementasi dengan baik.

Bagi dia, belakangan menjadi berlebihan seorang Presiden sebagai top manajer kebijakan negara masih memberi komando berkali-kali agar bansos tersebut segera didistribusikan.

"Kebijakan yang baik adalah kebijakan yang dari sisi konten, isi kebijakannya relevan dengan fokus menyelesaikan masalah tertentu dan fokus pada wilayah yang menjadi target kebijakan," jelasnya kepada Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (6/5).

Selain itu, kebijakan tersebut harus disertai dengan sumber daya seperti anggaran dan personel serta memiliki SOP juga target-target pencapaian

Andi Yusran pun menduga lambatnya pendistribusian terjadi karena kebijakan akan bansos tersebut didesain secara amatiran.

"Blue print kebijakan yang kabur, banyak ‘titipan’ kepentingan dari banyak aktor," tegasnya.

Andi turut mengatakan, bahwa pendistribusian bansos adalah isu ‘sexy’ utamanya dimata masyarakat menengah kebawah.

"Sehingga bisa menjadi ‘panggung’ untuk mempertahankan dan atau meningkatkan citra diri sebagai tokoh yang pro-poor atau pro wong cilik," tandasnya.