"Presiden punya independensi. Jadi saya ingin bilang, Dewas tidak pernah dibahas di partai KIK, kami serahkan ke presiden," ujar Sekretaris Jenderal PPP, Arsul Sani di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (17/12).
"Bahkan presiden pun terima masukannya bukan dari partai tapi dari elemen-elemen masyarakat nonpartai," tambahnya.
Arsul menyarankan agar Presiden Jokowi dapat menghindari memilih politikus sebagai anggota Dewan Pengawas Komisi Pemberantadan Korupsi (KPK).
Namun begitu, PPP tidak akan mempermasalahkan sepanjang yang dipilih merupakan mantan politisi yang sudah tidak aktif lagi di dunia politik.
"Kenapa seperti itu? Supaya tidak ada tuduhan KPK dipolitisasi atau ditunggangi politisi Parpol," tutupnya.
BERITA TERKAIT: