Menurut Direktur Eksekutif Indonesia Political Review, Ujang Komarudin, hal itu sama sekali tak menunjukkan sifat demokratis.
"Pemilik suara di DPD, DPW dan DPC itu harus bebas dalam menentukan pilihannya, baik ke Zulhas maupun ke lawannya," kata Ujang saat dihubungi
Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (4/12).
Harusnya, mantan Ketua MPR RI ini lebih fokus terhadap kaderisasi PAN dibanding melawan tradisi partai yang sudah berdiri sejak 1998 silam, yakni tak ada ketua umum dua periode.
"Kebiasaan baik itu harus dilanjutkan, jangan sampai Pak Zulhas membuat oligarki, membangun kepentingan kelompok, sehingga melanggengkan kekuasaannya. Beri saja jabatan Ketum kepada yang lain, sehingga proses kaderisasi berjalan dengan baik," tutupnya.
BERITA TERKAIT: