Golkar: Masa Jabatan Presiden Menarik Dibahas, Tapi Tidak Mendesak

LAPORAN: <a href='https://rmol.id/about/ahmad-kiflan-wakik-1'>AHMAD KIFLAN WAKIK</a>

LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Rabu, 27 November 2019, 14:51 WIB

Golkar: Masa Jabatan Presiden Menarik Dibahas, Tapi Tidak Mendesak

Ace Hasan Syadzily/RMOL

Wacana penambahan masa jabatan presiden menjadi tiga periode masih menjadi bola liar yang diperdebatkan soal perlu atau tidaknya hal itu dilakukan.

BERITA TERKAIT:

Ketua DPP Partai Golkar Ace Hasan Syadzily menyebutkan, wacana penambahan masa jabatan presiden memang menarik dibahas, tapi tidak mendesak.

"Perdebatan soal wacana jabatan Presiden tiga periode sebetulnya menarik, tapi tidak urgen untuk saat ini," ujar Ace kepada wartawan, Rabu (27/11).

Ace menjelaskan, dalam UUD 45 setelah proses empat kali amandemen sudah ditetapkan presiden menjabat maksimal dua kali. Hal ini, untuk menghindari jabatan presiden abadi atau melekat pada satu orang.

"Kita tidak ingin Presiden berkuasa dalam rentang waktu yang terlalu panjang sehingga berpotensi menimbulkan abuse of power (penyalahgunaan wewenang)," jelasnya.

Kalaupun penambahan itu dipaksakan, lanjut Ace, prosesnya tidak mudah. Di mana perlu dilakukan kembali amandemen pada UUD 45 yang mengatur masa jabatan kepala negara.

"Lagi pula proses melakukan amendemen UUD 1945 ini tidak lah mudah," demikian Wakil Ketua Komisi VIII DPR ini.