Kepada awak media, Tjahjo mengaku akan melangsungkan pertemuan dengan pimpinan KPK membahas pemanfaatan NIK untuk perbaikan database bantuan sosial (Bansos).
"Membahas masalah NIK dimana yang mengelola adalah Kemendagri dan Dukcapil. Mungkin akan ada beberapa presentasi menyangkut seberapa jauh terintegrasi dengan kementerian dan lembaga," kata Tjahjo kepada awak media di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (22/8).
"Itu dulu ya sementara," imbuhnya.
Tjahjo menambahkan kedatangannya ke komisi antirasuah dimungkikan bersamaan dengan Badan Pusat Statistik (BPS). Sebab, rencana pembahasan dengan KPK menyangkut soal data dan sejumlah survei terkait Nomor Induk Kependudukan (NIK).
"Iya BPS informasinya (datang). Saya enggak tau diundang atau tidak ya, akan ada survei lah. Survei itu akan lebih baik kalau menggunakan NIK, nah ini akan kita detail," kata Tjahjo.
Lebih lanjut, Tjahjo mengapresiasi lembaga antirasuah yang ikut terlibat aktif dengan cara melakukan pengawasan di tubuh Kemendagri dan lembaga negara lainnya dalam rangka pencegahan.
"Mungkin ada pertanyaan kenapa KPK ikut monitor? Saya kira wajar ini karena menyangkut uang negara, menyangkut bantuan sosial (Bansos)," tutur Tjahjo.
Kemendagri, kata Tjahjo, juga akan diundang KPK menyoal aset-aset di Kemendagri. Hal itu dalam rangka upaya Korsubgah (Koordinasi, Supervisi dan Pencegahan) antar institusi negara.
"Setelah ini akan kami diundang KPK lagi untuk mempertanggungjawabkan masalah aset juga. Baik aset-aset di Kemendagri, aset di daerah, yang sekarang jadi fokus dari Korsugab KPK," demikian Tjahjo.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menyambangi gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dia tiba sekitar pukul 12.17 WIB, didampingi para ajudannya. 
BERITA TERKAIT: