Keretakan tersebut terlihat setelah beberapa partai politik yang menolak bergabungnya Partai Gerindra di periode kedua pemerintahan Jokowi. Parpol yang dengan tegas menolak yakni Partai Nasdem dan Partai Kebangkitan Bangsa.
Director for Presidential Studies-DECODE UGM, Nyarwi Ahmad menilai, Jokowi seharusnya segera mencari solusi untuk merekatkan kembali parpol yang tergabung di KIK.
"Tetapi mungkin yang perlu dicarikan adalah Jokowi harus bisa mencari solusi yang bisa merekatkan kembali koalisi itu sendiri yakni Koalisi KIK," ucap Nyarwi Ahmad kepada Kantor Berita RMOL, Jumat (26/7).
Selain itu, Jokowi juga harus mengakomodir kepentingan parpol di KIK tanpa menghilangkan hak prerogatifnya sebagai Presiden.
"(Seharusnya Jokowi) mengakomodasi kepentingan-kepentingan mereka gitu, tapi dengan tanpa menghilangkan hak prerogatifnya sebagai presiden yang juga punya kepentingan menyusun kabinet," jelasnya.
Selain itu, Jokowi juga diharapkan dapat mengakomodasi kepentingan parpol pendukungnya sesuai dengan kontribusinya di Pilpres 2019 kemarin.
"Masing-masing partai kan ada kontribusinya, Jokowi juga harus bisa berfikir dengan demokratis dimana kontribusi dan potensi dari masing-masing partai itu bisa diapresiasi secara tepat. Tetapi tidak kemudian menjadikan satu kelompok itu menjadikan semakin dominan sehingga tidak kontraproduktif bagi perkembangan demokrasi kita lima tahun mendatang," tandasnya.
BERITA TERKAIT: