Hal ini disampaikan Direktur Indikator Politik Indonesia Burhanudi Muhtadi dalam diskusi bertema 'Potensi Politik Uang di Pemilu 2019' di kantor Kementerian Dalam Negeri, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta, Jumat (8/2).
Setidaknya dengan memberi porsi sama seperti halnya Pilpres, terhadap calon wakil rakyat itu dapat meminimalisir praktik politik uang hingga tingkat paling bawah.
"Saat ini ada sekitar 300 ribuan caleg.
Nah, media fokusnya ke Pilpres, padahal pertarungan di bawah sangat semerawut.
Nah ini monitor kurang media," jelasnya.
Ia yakin jika media turun langsung memonitor caleg hingga ke daerah pemilihannya, bisa ikut mengawasi pelanggaran yang mungkin terjadi. Kendati langkah ini tidak mudah juga berdampak pada rating.
"Media bilang kalau ada talkshow legislatif, ratingnya rendah. Jadi tidak bisa disalahkan juga," cetusnya.
Dalam diskusi ini juga hadir Kapuspen Kementerian Dalam Negeri, Bahtiar dan Direktur Eksekutif SPD, August Mellaz sebagai pembicara.
[wid]
BERITA TERKAIT: