Breaking News:

Indonesia Berpotensi Terima 260 Juta Dolar AS Lindungi Ekosistem Laut

Politisi Mutan Bernama Prabowo

Boyamin Saiman Dorong Sistem Peternakan Sapi Indonesia Tiru Brasil

GPI Bersama Elemen Pemuda Gaungkan Maklumat Tolak Reformasi Jilid II

Patriot Bond dan Merah Putih Bond Perlu Diperjelas Lewat PP

Minggu, 28 Juni 2026

  • Translate Berita Bahasa Inggris

Politik

Read English Version Translate Berita Bahasa Inggris

Sanksi Diskualifikasi Peserta Pemilu Hanya Di LPPDK

LAPORAN: <a href='https://rmol.id/about/'></a>
LAPORAN:
  • Rabu, 02 Januari 2019, 13:18 WIB
Sanksi Diskualifikasi Peserta Pemilu Hanya Di LPPDK
Hasyim Asy'ari/RMOL
rmol news logo Peserta Pemilu 2019 tidak akan dikenakan sanksi apapun jika tidak menyerahkan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK).

BERITA TERKAIT:

Masa Keanggotaan KPU dan Bawaslu Sebaiknya Dipangkas jadi 2 Tahun
Masa Keanggotaan KPU dan Bawaslu Sebaiknya Dipangkas jadi 2 Tahun
Polisi Ungkap Rekayasa Perampokan di Menteng, Pelaku Dendam ke Korban Sejak 2020
Polisi Ungkap Rekayasa Perampokan di Menteng, Pelaku Dendam ke Korban Sejak 2020
Sikapi Putusan PN Jakpus, Kuasa Hukum PPP Maluku Siap Tempuh Kasasi
Sikapi Putusan PN Jakpus, Kuasa Hukum PPP Maluku Siap Tempuh Kasasi
KPU Ingatkan Partai Politik Pentingnya Perbarui Data
KPU Ingatkan Partai Politik Pentingnya Perbarui Data
KPU Mau Terapkan E-Voting buat Pemilu Luar Negeri di 2029, Segini Anggarannya
KPU Mau Terapkan E-Voting buat Pemilu Luar Negeri di 2029, Segini Anggarannya

"Tidak ada sanksi (LPSDK)," kata komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), Hasyim Asy'ari di kantornya, Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat.

Sebaliknya parpol bisa dikenai sanksi diskualifikasi jika tidak menyerahkan laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye (LPPDK).

"Tidak sekarang (sanksinya) Nanti ada LPPDK," pungkasnya.[wid]

BACA JUGA:

KPU Patok Anggaran Rp4,6 Triliun di Tahapan Awal Pemilu 2029
KPU Patok Anggaran Rp4,6 Triliun di Tahapan Awal Pemilu 2029
Komisi II DPR: KPU dan Bawaslu akan Tetap Eksis di 2027
Komisi II DPR: KPU dan Bawaslu akan Tetap Eksis di 2027
Jadikan RMOL.ID sumber pilihan pencarian Google

< SEBELUMNYA

Purbaya Bantah Restitusi Pajak Ditahan, Tuding Ada Permainan Oknum DJP

BERIKUTNYA >

Punya Integritas, Zulhas Lantik Uya Kuya Pimpin PAN Jakarta

FOLLOW US

Temukan berita-berita hangat terpercaya dari RMOL.ID di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.

ARTIKEL LAINNYA

Terus Meningkat, Mayoritas Publik Tak Puas Kinerja Wapres Gibran
Politik

Terus Meningkat, Mayoritas Publik Tak Puas Kinerja Wapres Gibran

Dikuasai Gaya Hidup, Pasar Indonesia Diincar Asing
Politik

Dikuasai Gaya Hidup, Pasar Indonesia Diincar Asing

Meski Capai 64,8 Persen, Kepuasan Publik Atas Kinerja Presiden Alami Penurunan
Politik

Meski Capai 64,8 Persen, Kepuasan Publik Atas Kinerja Presiden Alami Penurunan

Jelang Muktamar 2026, FORBES NU Gelar Rembug Warga Ini yang Dibahas
Politik

Jelang Muktamar 2026, FORBES NU Gelar Rembug Warga Ini yang Dibahas

Fundamental Ekonomi Indonesia Masih Kuat, Tak Sama dengan 1998
Politik

Fundamental Ekonomi Indonesia Masih Kuat, Tak Sama dengan 1998

IAW: Rempang-Galang Jadi Bukti Kegagalan Tata Kelola Era Jokowi
Politik

IAW: Rempang-Galang Jadi Bukti Kegagalan Tata Kelola Era Jokowi

APPS RMOL.ID
Apple Android
PERTAMINA NEWS Inside

Copyright © 2026 Republik Merdeka Kantor Berita Politik & Ekonomi RMOLID All Right Reserved.