Sekjen Partai Berkarya, Priyo Budi Santoso menyatakan kebijakan Presiden Soeharto dulu jauh berbeda dengan pemerintah sekarang yang dinilai anti dengan ekonomi kerakyatan.
"Dulu, Pak Harto justru concern sekali untuk menghidupkan sektor-sektor kerakyatan, ekonomi kecil, bahkan KUD-KUD yang ada di desa-desa itu dibangkitkan dan diberdayakan sehingga kaum tani bangkit," kata Priyo kepada redaksi, Selasa (27/11).
Sementara pemerintahan Jokowi saat ini yang baru mengeluarkan Paket Kebijakan Ekonomi Jilid 16 meskipun beberapa bidang sudah direvisi namun tetap berasa anti kerakyatan dan lebih condong ke asing.
Dan setelah mendapat penolakan dari banyak kalangan, Menko Perekonomian Darmin Nasution akhirnya memutuskan untuk menunda pelaksanaan pelonggaran investasi asing 100 persen yang masuk dalam paket ekonomi itu.
Priyo, mantan politisi Partai Golkar itu menilai bahwa Presiden Soeharto dahulu konsisten dengan sistem ekonomi yang berdasarkan Pasal 33 UUD 1945, dimana prinsip kekeluargaan, gotong royong dan musyawarah mufakat menjadi cirinya.
"Pasal 33 yang berkaitan dengan sektor-sektor ekonomi kerakyatan mendapat perhatian yang besar dari Pak Harto," pungkasnya.
[rus]
BERITA TERKAIT: