Kubu Jokowi: Revisi DNI Pilihan Sulit Dan Dilematis Buat Pemerintah

LAPORAN: <a href='https://rmol.id/about/adityo-nugroho-1'>ADITYO NUGROHO</a>

LAPORAN: ADITYO NUGROHO

Rabu, 21 November 2018, 11:36 WIB

Fraksi Hanura bisa memahami keputusan pemerintah membuka akses investasi asing secara lebar di 54 bidang usaha. Salah satunya ketersediaan bahan baku yang masih impor. Di samping itu untuk meningkatkan industrialisasi di Indonesia.

BERITA TERKAIT:

Sejauh ini baru 28 bidang usaha yang disetujui keluar dari Daftar Negatif Investasi (DNI).

"Jadi pemerintah menilai penting untuk penciptaan industrialisasi di pasar domestik melalui investasi asing tersebut," kata anggota Komisi VI DPR Fraksi Hanura, Inas Nasrullah Zubir kepada Kantor Berita Politik RMOL di gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (21/11).

Terlebih, lanjut Inas, di tengah Current Acount Deficit (CAD) atau Defisit Neraca Berjalan yang tinggi sehingga membuat kondisi pasar domestik terjepit. Pemerintah pun diyakininya sadar pilihan itu cukup sulit dan dilematis.

"Oleh karena itu, bisa jadi pilihannya antara mau tetap bidang usaha tersebut dimiliki domestik tetapi minim kontribusi dan investasi atau membuka investasi asing pada bidang tersebut untuk memberikan nilai tambah bagi perekonomian domestik," pungkasnya.[wid]