Pasalnya, jatuhnya pesawat komersil juga berkaitan erat dengan masalah pertahanan negara.
Pengamat senior penerbangan, Marsekal TNI (Purn) Chappy Hakim mengatakan, Mahkamah Penerbangan harus segera dibentuk.
Sebab, bukan tidak mungkin jatuhnya pesawat berhubungan dengan pertahanan negara, sebagaimana peristiwa pembajakan pesawat di Amerika Serikat yang dikenal dengan tragedi 911.
"Masalah penerbangan bukanlah cuma masalah Menteri Perhubungan dan bukan cuma masalahnya maskapai penerbangan saja," tegas Chappy dalam diskusi bertajuk "Awan Hitam Penerbangan Kita" di bilangan Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (3/11).
Bukan hanya itu, untuk memperkuat pertahanan negara, menurut mantan Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) ini, pemerintah juga harus membentuk semacam Dewan Penerbangan di tingkat nasional.
Nantinya, tidak hanya mengawasi penerbangan sipil, kerja Dewan Penerbangan juga menyangkut penerbangan militer.
Adapun di dalam Dewan Penerbangan itu tidak hanya dari kalangan profesional, tapi juga harus diisi orang-orang dari kementerian terkait, dan militer itu sendiri.
"Jadi harus ada satu wadah," imbuh Chappy.
Lebih lanjut dia mengatakan, ide semacam ini sesungguhnya sudah muncul sejak tahun 1955 lalu. Ketika itu menurutnya, para pemangku kepentingan sudah melihat adanya potensi pengelolaan penerbangan sipil yang begitu serampangan alias amburadul.
Adapun bukti dari pengelolaan penerbangan yang amburadul itu katanya dapat dilihat dari Pangkalan Udara milik TNI AU Halim Perdanakusuma yang sebagian lahannya malah digunakan untuk penerbangan sipil komersil.
"Penerbangan komersial sipil komersial yang begitu amburadul. Di Jakarta ditumpahin ke Pangkalan Udara Halim. Tempat
the national air defence system, the head national air defence system. Kita bisa bayangkan ya. Bagaimana kita mengelola ini ya perlu penyempurnaan-penyempurnaan dan itu harus di tingkat strategis di level pemerintahan pusat," pungkas Chappy.
[rus]
BERITA TERKAIT: