Ketimpangan Ekonomi Dan Ketidakadilan Sosial, Ancaman Nyata Terhadap Pancasila

Walau membumikan nilai-nilai Pancasila masih menjadi upaya yang terus berproses, tetapi seluruh rakyat Indonesia sepenuhnya menyadari bahwa sejatinya Pancasila-lah yang mengikat hati individu di negeri ini. Sehingga melihat perbedaan sebagai keniscayaan, bukan potensi konflik apalagi perpecahan.

Anggota DPD RI Fahira Idris mengingatkan para pemimpin dan pengambil kebijakan bahwa ketahanan Pancasila terus mendapat ujian.

Namun, saat ini terjadi salah kaprah mengidentifikasikan ancamanan terhadap Pancasila. Salah kaprah ini ditandai dengan getolnya kelompok tertentu yang melebali kelompok lain yang berbeda pendapat sebagai radikal, tidak nasionalis dan antipancasila.

“Padahal, ketimpangan ekonomi yang mengangah dan ketidakadilan sosial yang semakin meruncing adalah ancaman nyata bagi Pancasila dan negeri ini. Tetapi anehnya ancaman nyata ini dianggap angin lalu. Jika di sebuah negeri terjadi ketimpangan luar biasa antara kaya dan miskin maka perbedaan sekecil apa pun sangat berpotensi menjadi konflik dan perpecahan,” tukas Fahira Idris dalam keterangan tertulis yang diterima redaksi, Jumat (14/9).

Menurut Fahira, sila keadilan sosial dalam Pancasila memerintah pemegang tampuk kekuasaan, siapa pun itu, untuk mengangkat derajat orang miskin. Jika orang miskin tidak diangkat derajat dan kesejahteraannya maka pasti melahirkan ketidakstabilan di masyarakat dan ini menjadi ancaman serius bagi negeri ini.

“Contoh nyata saja, ketimpangan kepemilikan lahan karena penguasaan lahan oleh segelintir orang sudah melahirkan konflik agraria di banyak tempat. Semua ini terjadi karena ada ketidakadilan,” papar Fahira.

Keadilan sosial, sambung Fahira, adalah akar persatuan Indonesia sebagai sebuah bangsa yang akan kuat dan menumbuhkan pohon-pohon ketahanan bangsa jika dirasakan rakyat. Itulah kenapa Pancasila ditutup dengan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. [jto]