Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, anggaran tersebut akan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Besaran anggaran dihitung berdasarkan perkiraan sekitar 200 juta penduduk yang menjadi sasaran program.
"Dari APBN. Totalnya kalau 200 juta penduduk kan berarti kira-kira 600 juta (dolar AS) atau sekitar Rp11 T (triliun) lah," ujar Airlangga, di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu, 9 September 2026.
Meski demikian, Airlangga belum memastikan apakah anggaran program tersebut akan masuk dalam APBN 2026 atau APBN 2027.
Pemerintah masih membahas teknis pelaksanaannya bersama Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
"Anggaran nanti kita bahas, karena kan nggak semua langsung segitu (Rp11 triliun), kan nantinya itu secara bertahap," jelasnya.
Airlangga mengatakan, program rekening gratis tersebut disiapkan sebagai sarana penyaluran berbagai program bantuan pemerintah sekaligus memperkuat inklusi keuangan masyarakat.
Pemerintah akan terlebih dahulu mematangkan regulasi dan mekanisme pelaksanaannya sebelum program dijalankan.
"Kita siapkan. Mungkin nanti sesudah dirapatkan teknis, kita siapkan regulasinya, masuk ke dalam Dewan Nasional Keuangan Inklusif, kemudian baru sesudah itu kita buatkan timeline-nya," kata Airlangga.
Pembukaan rekening akan dilakukan secara bertahap dan ditargetkan mulai berjalan sebelum akhir 2026.
Sebelumnya, pemerintah menyiapkan mekanisme pembukaan rekening massal melalui BRI dan BSI dengan mengacu pada data kependudukan Dukcapil.
Setiap warga berusia 17 tahun yang telah memiliki KTP akan memperoleh rekening, termasuk yang sudah memiliki rekening di bank lain.
Rekening tersebut juga direncanakan mendapat saldo awal Rp50 ribu dari pemerintah dan bebas biaya administrasi maupun biaya lainnya.
Pemerintah menyiapkan anggaran sekitar Rp11 triliun untuk merealisasikan program pemberian rekening bank gratis bagi masyarakat Indonesia berusia 17 tahun ke atas. 
BERITA TERKAIT: